TribunBogor/

Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua, Polda Jabar Larang Warga Sebar Berita Hoax

Polda Jabar juga melarang adannya perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum jelang Pilkada DKI putaran kedua nanti.

Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua, Polda Jabar Larang Warga Sebar Berita Hoax
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Mohamad Afkar Sarvika

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Polda Jabar mengeluarkan maklumat larangan mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu, 19 April 2017 mendatang.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, dalam isi maklumat tersebut, Polda Jabar juga melarang adannya perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum jelang Pilkada DKI putaran kedua nanti.

"Intinya maklumat ini dikeluarkan sebagai upaya memelihara keamanan dan ketertiban umum guna terciptanya rasa aman dan nyaman di masyarakat serta melindungi manusia di wilayah hukum Polda Jawa Barat," ujarnya melalui pesan media WhatsApp, Senin (17/4/2017).

Yusri menjelaskan, bahwa Polda Jabar meminta masyarakat di wilayah hukumnya untuk tidak melakukan provokasi dan tidak mudah terprovokasi datang ke Jakarta melakukan aksi terkait Pilkada DKI.

"Masyarakat Jawa Barat diharapkan tidak mengirimkan massa untuk mengikuti aksi unjuk rasa di DKI Jakarta, karena akan berpotensi menimbulkan konflik," terangnya.

Selain itu, Polda Jabar pun meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik atau berita hoax yang dapat mencemarkan nama baik maupun menimbulkan rasa kebencian.

maklumat
(Istimewa)

Berikut isi Maklumat Polda Jabar selengkapnya:

1. Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, sebelum pelaksanaan agar memberitahukan 3 hari sebelumnya. secara tertulis dan apabila melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan massa maupun terjadi gangguan Kamtibmas harus mendapat izin dari pihak kepolisian setempat, hal ini sesuai Juklap Kapolri nomor 2/XII/ tahun 1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

2. Warga masyarakat Jawa Barat agar tidak terprovokasi datang ke Jakarta melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum terkait Pemilukada di DKI Jakarta dalam bentuk apapun, serahkan sepenuhnya Pemilukada DKI Jakarta kepada KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta. Untuk urusan keamanan percayakan kepada petugas keamanan negara (Polri dan TNI). Serta yakinlah bahwa Polri dan TNI dapat bertindak profesional, transparan dan berkeadilan sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang nomor 34 tentang TNI.

3. Tidak mengirimkan massa dengan jumlah besar untuk mengikuti aksi unjuk rasa di DKI Jakarta, karena akan berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan keamanan serta ketertiban umum. Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan tetap datang ke Jakarta maka dapat dikenakan sanksi pasal 169 ayat 2 KUHPidana yaitu dipidana 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500

4. Bahwa menghasut atau memprovokasi dengan lisan atau tulisan supaya melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan pasal 160 KUHPidana dengan sanksi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500

5. Bagi warga masyarakat Jawa Barat yang menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan elektronik, atau media sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling besar Rp 1 miliar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

6. Para pihak yang mendukung dan memberikan fasilitas, sarana prasarana kepada pengunjuk rasa yang kemudian melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi sebagai turut serta atau intelectual dader sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHPidana.

7. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan (tol, arteri, dan khusus) sebagaimana dimaksud pada Undang-undang nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat 1 di pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help