TribunBogor/
Home »

Metro

Efisiensi Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan Pertanian Susun Standar Biaya Keluaran

selain anggaran berbasis kinerja, aturan lainya adalah anggaran terpadu dan juga kerangka pengembangan jangka menengah.

Efisiensi Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan Pertanian Susun Standar Biaya Keluaran
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR UTARA -  Pusat Pendidikan Pertanian pada Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Pada Kementerian Pertanian melakukan penyusunan anggaran untuk tahun anggaran 2018.

Dari siaran pers yang diterima TribunnewsBogor.com pada Jumat (21/4/2018) penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Pendidikan tahun anggaran 2018 dilakukan di Arch Hotel, Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Gunawan Yulianto mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  

Selain itu menurutnya penyusunan anggaran tersebut juga mengacu pada  Pasal 5 ayat 5 berbunyi ketentuan mengenai standar biaya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

"Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu pilar dalam penganggaran bagi APBN dan anggaran untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L)," katanya.

Gunawan menambahkan bahwa selain anggaran berbasis kinerja, aturan lainya adalah anggaran terpadu dan juga kerangka pengembangan jangka menengah. 

Nantinya kata gunawan standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran  (sub output).

"Fungsi dari penyusunan SBK adalah sebagai alat hitung biaya kegiatan dalam penyusunan RKA-K/L, untuk mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran dan alat monitoring dan evaluasi pencapaian output serta referensi penyusunan prakiraan maju dan pagu indikatif.

Ia pun menjelaskan bahwa Untuk mendukung proses reformasi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir berbagai masukan atas hasil evaluasi terhadap penerapan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan SBK tahun sebelumnya, perlu dilakukan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk Tahun Anggaran tahun 2018. 

Selain itu terkait kegiatan penyusunan SBK saat ini sedang dilakukan Kegiatan Penyusunan SBK Pendidikan Tahun Anggaran 2018  ini akan menjadi acuan untuk pemakaian biaya tertinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu output sehinnga  diharapkan menggunaan anggaran  menjadi lebih efisien.

Sementara itu terkait trasformasi STPP menjadi Politeknik, Gunawan mengatakan syarat menjadi politeknik harus memiliki 3 program studi karena sebelumnya hanya 2 program studi sehingga konsekwensi logisnya harus ada penambahan anggaran terkait penambahan program studi. 

"Dengan dilakukan penyusunan SBK ini akan dapat dipenuhi karena efisiensi bukan berarti tidak boleh berkembang, karena ada efisiensi, maka kegiatan ini akan berkembang," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help