TribunBogor/
Home »

Bogor

Repdem Sarankan Pemkab Bogor Jangan Sembarangan Relokasi PKL di Puncak

Ia menyarankan kepada pemerintah kabupaten untuk merelokasi para PKL tidak sembarangan dimana pemerintah harus memperhatikan infrastruktur

Repdem Sarankan Pemkab Bogor Jangan Sembarangan Relokasi PKL di Puncak
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Repdem Kabupaten Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Program pelebaran Jalur Puncak yang baru melewati tahap 1 kemarin rupanya memunculkan berbagai persoalan.

Penertiban tersebut dinilai pedagang kaki lima (PKL)  tidak diimbangi oleh tempat relokasi yang siap digunakan untuk mereka.

Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Bogor menyayangkan tindakan pemerintah tersebut.

Menurut Ketua DPC Repdem Kabupaten Bogor, Dody Ahdi Suhada, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor profesional dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak sampai muncul gejolak.

"Pemerintah kabupaten harusnya profesional dalam menangani PKL, ada PKL ditampung di hotel-hotel, 1 hotel cuma 2 sampai 3 PKL, satu bulan bangkrut mereka. PKL itu tidak bisa terpecah-pecah harus berklompok. Harusnya Pemda bicara jangka panjang, bukan jangka pendek," ujarnya dalam jumpa pers di Puncak, Senin (11/9/2017).

Ia menyarankan kepada pemerintah kabupaten untuk merelokasi para PKL tidak sembarangan dimana pemerintah harus memperhatikan infrastruktur dan fasilitasnya.

"PKL ini dipindahkan ke relokasi, tapi bukan relokasi yang abal-abal, jangan asal pindah, yang saya minta adalah yang bertarap internasional, sehingga bisa menjadi ikon wisata di puncak," katanya.

Ia juga mengharapkan bahwa di kawasan puncak sendiri seharusnya dibuat pedestrian yang lebih baik sehingga mengajarkan wisatawan untuk berjalan kaki dan dapat mengurangi kemacetan di Puncak.

Terkait perkampungan yang ikut ditertibkan, ia juga mengatakan bahwa jika pemerintah legowo, warga yang ditertibkan tersebut dibuatkan rumah susun yang ditata dengan baik dan tidak merusak tata ruang dan lingkungan Puncak.

"Tugas pemerintah adalah jangan sampai masyarakat ini ada gejala sosial, saya minta pemerintah kabupaten profesional, yang aneh hanya bogor saja, Jakarta udah ada perubahan, Bekasi udah ada perubahan, masa Bogor masih gini aja," katanya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help