TribunBogor/
Home »

Metro

Taksi Online Diimbau Tak Beroperasi Sementara, Ini Tanggapan Dishub Kota Bogor

Dalam imbauan tersebut Dishub Jabar mengimbau agar transportasi online tidak beroperasi sementara.

Taksi Online Diimbau Tak Beroperasi Sementara, Ini Tanggapan Dishub Kota Bogor
Net
Ilustrasi taksi online 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TIMUR - Beredar kabar terkait kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama soal Angkutan/ Taksi berbasis Online oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat mendapat tanggapan dari Dishub Kota Bogor.

Dalam imbauan tersebut Dishub Jabar mengimbau agar transportasi online tidak beroperasi sementara.

Dishub Kota Bogor memandang kesepakatan tersebut sebagai langkah positif untuk membenahi sistem transportasi.

Sekretaris Dishub Kota Bogor, Agus Suprapto mengatakan bahwa imbauan tersebut merupakan bentuk layanan kepada masyarakat, bagaimana menyikapi penataan angkutan umum khususnya di Kota Bogor.

"Walaupun online, karena ini ada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, kami masih menunggu hal-hal yang pasti arahnya, termasuk mekanisme koordinasi dengan instansi lainnya," katanya saat dikonformasi terkait kabar tersebut, Kamis (12/10/2017).

Sementara itu Kasi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jimmy menambahkan bahwa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi Jawa Barat (Jabar) itu memang sesuai dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kasi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jimmy
Kasi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jimmy (TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho)

"Untuk di Kota Bogor sendiri tidak serta merta mengikuti ketentuan dari Dishub Jabar, terkait dengan pelarangan transportasi online, karena sesuai dengan kewenangan itu, bahwa Bogor termasuk dalam wilayah kerjanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan sementara ini, BPTJ belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelarangan tersebut," ucapnya.

Sementara itu, dikutip dari Tribun Jabar Humas Dinas Perhubungan Jawa Barat Juddy Kadarlaksana pun memberikan penjelasannya saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Jalan Sukabumi, Bandung, Rabu (11/10/2017).

"Saya luruskan, Dishub Jabar tidak pernah mengeluarkan pernyataan melarang taksi online untuk beroperasi. Namun, kita mengimbau agar taksi online tidak beroperasi sementara," ujar Juddy.

Pihaknya mengatakan bahwa masih sebatas mengimbau.

Imbauan pemberhentian sementara ini, lanjut Juddy, dilakukan karena taksi online belum memilki peraturan resmi untuk beroperasi dari pemerintah setelah dibatalkannya Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

Keputusan imbauan pemberhentian tersebut, sambung Juddy, atas dasar mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus (angkutan online) dengan jenis layanan angkutan umum lainnya.

"Selambat-lambatnya revisi Peraturan Menteri 26 akan keluar pada tanggal 1 November 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ujar Juddy.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help