Soal Mahar Politik, Sandiaga Curhat Habiskan Dana Rp 100 M Saat Pilkada DKI 2017

Kader Gerindra itu pun menyebutkan, dana yang dihabiskan untuk Pilkada DKI 2017 misalnya lebih dari Rp 100 miliar.

Soal Mahar Politik, Sandiaga Curhat Habiskan Dana Rp 100 M Saat Pilkada DKI 2017
Kompas.com/Nursita Sari
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/11/2017). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya.

Hal itu bisa dibuktikan saat Gerindra turut mengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI 2012 dan Anies Baswedan-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

"Enggak ada (mahar), enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional. Itu sudah dibuktikan waktu mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Namun, Sandiaga menyebutkan, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya.

Kader Gerindra itu pun menyebutkan, dana yang dihabiskan untuk Pilkada DKI 2017 misalnya lebih dari Rp 100 miliar.

"Memang kalau politik itu berbiaya. Kemarin kami menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Jadi, itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampai nanti kami sudah mencalonkan, enggak memiliki pendanaan," katanya.

Dia bercerita, sebelum diusung pada Pilkada DKI 2017, Sandiaga meyakinkan Prabowo bahwa dirinya memiliki ongkos politik. Karena itu, Prabowo yakin mengusung dirinya dan Anies.

"Saya waktu itu bisa meyakinkan Pak Prabowo dan itu semua (dana) kami laporkan secara transparan, diaudit, dilaporkan ke KPK juga," ucap Sandiaga.

Menurut Sandiaga, proses tersebut juga dirasakan bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dan bakal calon gubernur Jawa Barat Mayjen (Purn) Sudrajat yang diusung Gerindra pada Pilkada 2018.

La Nyalla Mattalitti, seorang kader Gerindra, mendapatkan surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.

Halaman
12
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help