30 Hari Sebelum Pencoblosan Anggota DPRD yang Nyalon Wali Kota Bogor Harus Mengundurkan Diri

Dari semua Pasangan Calon Wali Kota Bogor, ada diantaranya yang masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor juga Wali Kota Bogor.

30 Hari Sebelum Pencoblosan Anggota DPRD yang Nyalon Wali Kota Bogor Harus Mengundurkan Diri
Kolase TribunnewsBogor.com
Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Calon Wali Kota Bogor yang masih menjabat di instansi lain wajib menyerahkan surat pengunduran diri 30 hari sebelum pencoblosan.

Dari semua Pasangan Calon Wali Kota Bogor, ada diantaranya yang masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor juga Wali Kota Bogor.

"Kalau dari KPU sendiri prosedurnya 30 hari sebelum pencoblosan nanti calon menyerahkan SK, karena nanti kalau dia mengundurkan diri sekarang yah kasian atuh dia ngangur," jelas Ketua Pokja pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor, Edy Kholki Zaelani.

Sebelumnya diberitakan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan untuk Calon dari DPRD Kota/Kabupaten sebelum penetepan, calon yang berprofesi sebagai dewan ataupu petahana harus mundur

"Karena akan bermasalah jika mereka belum mengundurkan diri sebelum penetapan calon pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang, meskipun secara etik sekarang pun harusnya mereka harus mundur," katanya

Ketua Panwaslu Kota Bogor, Yustinus Eliyas mengatakan bahwa secara aturan saat mendaftar bakal calon dari petahana atau DPRD harus menyertakan bukti pengurusan pengundurkan diri kepada KPU.

Nantinya kata Yustinus Calon Petahana atau dewan harus menyerahkan surat pengunduran dirinya lengkap 30 hari sebelum pencoblosan.

"Nah jika tidak mampu, maka akan ditindak jika dalam 30 hari tidak menyerahkan, kita tidak main-main disitu," ucapnya, Senin (22/1/2018).

Yustinus juga mengatakan bahwa sanksi yang diberikan pun bukan main-main.

"Kalau calon itu tidak menyiapkan ya sanksinya pembatalan, baik dari petahana ataupun dewan, ya karena calon itu harus mengikuti aturan KPU dan Panwaslu," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved