Pasal Penghinaan Presiden, Ahli Hukum Tata Negara : Pemerintah Anti Kritik

Bivitri Susanti, Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemerintah akan dinilai anti kritik.

Pasal Penghinaan Presiden, Ahli Hukum Tata Negara : Pemerintah Anti Kritik
Kompas.com
Joko Widodo 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Bivitri Susanti, Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemerintah akan dinilai anti kritik.

Pernyataannya tersebut terkait Rancangan kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RKHUP) yakni tentang penghinaan presiden dan wakil presiden.

Rancangan tersebut kembali muncul setelah sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal itu yang membuat Bivitri berpendapat apa yang telah dibatalkan MK tidak boleh dicantumkan lagi dalam Undang - Undang.

Baca: Video Wanita Buang Sampah Di Laut Beredar, Susi Pudjiastuti : Ayo Sebarkan !

Selain itu, Bivitri mengemukakan pendapatnya mengenai kesepakatan yang telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah tersebut.

"Itu kesalahan yang luar biasa besar, dari legislator yang harusnya mengerti keputusan MK ga boleh dimasukin lagi ke undang - undang," ujarnya.

Kemudian Bivitri menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia.

"Kita pakai sistem presidensil, maka dia (presiden) sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tapi bukan simbol negara, jadi kritik silahkan kritik, tidak ada urgensi sama sekali," ucapnya.

Bivitri kembali menegaskan pasal penghinaan presiden tidak diperlukan dalam rancangan KUHP.

Halaman
12
Penulis: khairunnisa
Editor: khairunnisa
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help