Pasal Penghinaan Presiden, Ahli Hukum Tata Negara : Pemerintah Anti Kritik

Bivitri Susanti, Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemerintah akan dinilai anti kritik.

Pasal Penghinaan Presiden, Ahli Hukum Tata Negara : Pemerintah Anti Kritik
Kompas.com
Joko Widodo 

Baca: Inilah 5 Kota Hantu Tak Berpenghuni Di Dunia, No 5 Ada Di Indonesia !

Diberitakan sebelumnya, penghina presiden nantinya bisa ditangkap tanpa ada laporan atau aduan.

DPR dan pemerintah sepakat penghinaan terhadap presiden masuk dalam delik umum atau tanpa pengaduan dulu dari korban.

Penghinaan presiden dan wakil presiden muncul kembali dalam Rancangan kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RKHUP).

Hal itu tercantum dalam pasal 239 draft RKUHP.

Setiap orang yang menghina presiden dan wakil presiden di muka umum dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan juga denda kategori IV.

Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca: Jadi Viral, Christiano Ronaldo Ucapkan Kata Ini Di Video

Penulis: khairunnisa
Editor: khairunnisa
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help