Pilkada Kota Bogor 2018

Masih Banyak Pelanggaran Paslon Pilkada Kota Bogor Soal Alat Peraga Kampanye

untuk sementara paslon yang melanggar akan diberikan teguran, karena pada prinsipnya paslon itu yang harus menurunkan sendiri.

Masih Banyak Pelanggaran Paslon Pilkada Kota Bogor Soal Alat Peraga Kampanye
TribunnewsBogor.com/Aris Prasetyo Febri
Edi Kholki Zailani, Anggota Divisi Umum, Rumah Tangga, Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPUD Kota Bogor menunjukkan alat peraga kampanye 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Aris Prasetyo Febri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH – Sejumlah pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) terhadap alat peraga kampanye (APK) dinilai KPUD Kota Bogor masih ada yang belum ditindak, Senin (5/3/2018).

"Belum ada tindakan karena Pol-PP belum turun, untuk sanksi kepada paslon kita tunggu rekomendasi bawaslu saja," ujar Edi Kholki Zailani, Anggota Divisi Umum, Rumah Tangga, Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPUD Kota Bogor, Senin (5/3/2018).

Edi mengatakan untuk sementara paslon yang melanggar akan diberikan teguran, karena pada prinsipnya paslon itu yang harus menurunkan sendiri.

"Apabila dalam 24 jam tidak dilakukan, maka Panwas berkoordinasi dengan PolPP akan melakukan pencopotan," ungkap Edi.

Edi mengatkan pelanggaran yang dilakukan seperti mencetak APK diluar desain yang dicetak oleh KPU.

"Misalnya ada pasangan calon tapi ada foto ketua partai, atau ada yang dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik, dan di jalan-jalan protokol," kata Edi.

Terkait penggunaan dana kampanye, Edi mengatakan akan mengundang seluruh paslon untuk dilakukan evaluasi pada tanggal 20 Maret 2018 mendatang.

Hal itu menurutnya sebagai pembaharuan informasi tentang penggunaan dana kampanye yang diberikan pada rekening pertama.

"Apa saja yang dia buat harus dilaporkan ke KPU, kalau dia pesan baju, payung atau apa kita liat kwitansinya, betul dan sesuai enggak, karena itu sudah ketentuannya," ujar Edi menjelaskan.

Edi menyatakan hal yang diantisipasi oleh KPUD adalah kepatuhan paslon terkait dana kampanye terhadap peraturan perundangan.

Menurutnya, jika dana yang digunakan paslon itu melebihi, maka kelebihannya akan ditarik untuk disetor ke kas negara.

"Misalnya satu kaos kan Rp 25 ribu tapi dia bikinnya Rp 30 ribu, kita kalikan saja berapa total jumlahnya," tutur Edi.

Edi mengatakan karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan, biaya yang lebih itu harus disetorkan ke kas negara meski yang digunakan adalah uang pribadi dari paslon itu sendiri.

Penulis: Aris Prasetyo Febri
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved