Pilkada Jawa Barat 2018

Debat Pilgub Jabar, Jawaban Pasangan Ridwan Kamil Soal Pembubaran Pengajian Tarekat Di Tasikmalaya

Debat Publik malam ini terbagi dalam enam sesi dengan total durasi 120 menit.

Debat Pilgub Jabar, Jawaban Pasangan Ridwan Kamil Soal Pembubaran Pengajian Tarekat Di Tasikmalaya
Tribun Jabar
Calon Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya, Ridwal Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat di KompasTV berlangsung sengit pada sesi tanya jawab.

Debat publik di Sasanan Ganesha, ITB, Bandung itu dihadiri keempat Cagub dan Cawagub Jawa Barat.

Ridwan Kamil–Uu Ruzhanul Ulum, Tubagus Hasanuddin–Anton Charliyan, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Deddy Mizwar–Dedi Mulyadi.

Debat Publik malam ini terbagi dalam enam sesi dengan total durasi 120 menit.

Dalam sesi kedua hingga sesi keempat, moderator akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada setiap pasangan calon, lalu pasangan calon lain akan menanggapinya.

Khusus pada segmen terakhir, yakni segmen keenam, para pasangan calon diberikan kesempatan untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan, sekaligus memberikan pernyataan penutup.

Pada sesi tanya jawab Tubagus Hasanudi diberi kesempatan untuk bertanya ke pasangan Ridwan Kamil dan UU Razhanul Ulum.

"kami bicara intolerasnsi di Jabar Selatan, suatu saat saya dari Komisi 1 mendata informasi tentang pembubaran oleh satpol pp terhadap pengajian tarekat, satpol pp atas nama negara padahal oleh polisi sudah diiznikan kegiatan itu," kata Tubagus Hasanudin.

UU tak menampik soal kejadian tersebut.

"memang terjadi di kabupaten Tasikmalaya tapi sebenarnya pembubaran tersebut tidak terjadi, yang ada menjelis ulama tidak memberi izin kegiatan tersebut karena sebelumnya ada fatwa tarekat itu yang dianggap tidak sesuai tarekat Nahdatul Ulama dan benar menurut alim ulama. kami tidak membubarkan cuma majelis ulama tidak memberi izin, saya sebagai kepala daerah mengikut apa yang diikuti ulama," jelas UU.

Meski sempat salah pengucapan, Anton Charliyan sempat memberi tanggapan terkait jawaban UU.

"ini yang menjadi salah, seolah negara hadir, apalagi umat islam sama umat islam. eling sebelum jadi edan, jangan edan sebelum eling. seharusnya ini tidak terjadi, kalau ada fatwa harunsya sifatnya nasioanl. ke kami juga ada laporan. tak dilarang di indonesa tapi dilarang di Tasik," kata Anton

Emil yang berdiri kembali menanggapi tanggapan dari pihak Anton.

"kepemimpinan kami adal ideologis. gubernur dan wakil jadi moderator. hoax atau inteloren diselesaikan terdepan gubernur diselesaikan dengan maslahat," tutup Ridwan Kamil.(*)

Penulis: Ardhi Sanjaya
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved