Satu Calon Kepala Daerah Disebut-sebut Bakal Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Saat ditanya bupati dari daerah mana yang akan dijadikan tersangka, sumber tersebut enggan menyebutkannya.

Satu Calon Kepala Daerah Disebut-sebut Bakal Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Kompas.com
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).(abba gabrillin) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Belum diketahui siapa yang akan dijadikan tersangka oleh penyidik KPK, namun sumber di internal KPK menyebut ada satu orang calon bupati petahana yang mencalonkan diri lagi di pilkada serentak 2018.

Bupati tersebut dikabarkan yang akan ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.

"Bupati, tidak terlalu terkenal dia maju lagi tahun ini," kata sumber tersebut.

Saat ditanya bupati dari daerah mana yang akan dijadikan tersangka, sumber tersebut enggan menyebutkannya.

"Tunggu saja,"singkatnya.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah memastikan penanganan kasus korupsi tersebut justru sebagai bentuk dukungan agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik dan jauh dari korupsi.

KPK kata Febri juga menjamin proses hukum terhadap penyelenggara negara yang maju dalam Pilkada 2018 bebas dari intervensi.

"Penanganan perkara di KPK tidak memungkinkan diatur atau dikendalikan oleh personal. Ini menutup ruang kepentingan selain proses hukum," ujar Febri.

Febri menyitir Pasal 3 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Terdapat sejumlah aturan lain yang membentengi KPK dari intervensi pihak lain.

Independensi KPK ini salah satunya diatur dalam Pasal 21 ayat (6) UU KPK yang menyatakan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.

Dengan aturan ini, seorang pimpinan KPK tidak dapat memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan roda organisasi KPK tanpa persetujuan dari empat pimpinan KPK lainnya.

Selain mengenai kolektif kolegial ini, independensi KPK dalam menangani suatu perkara diuji dari proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan mulai tingkat pertama hingga Kasasi atau bahkan Peninjauan Kembali (PK).

"Selain Pimpinan yang berlima secara kolektif, ada tahap berlapis pengujian bukti dan fakta. Mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga nanti sidang," kata Febri.

Diberitakan sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved