Resmi Ditahan KPK, Mendagri Tunjuk Wakil Bupati Bandung Barat Jadi Pengganti Abubakar

"Agar pemerintahan tetap berjalan karena bupati berhalangan memimpin pemerintahan sehari hari," kata Tjahjo.

Resmi Ditahan KPK, Mendagri Tunjuk Wakil Bupati Bandung Barat Jadi Pengganti Abubakar
Kompas.com
Bupati Bandung Barat, Abubakar, saat berbicara kepada awak media untuk meluruskan kabar penangkapan dirinya oleh KPK di kediamannya, Lembang, Bandung Barat, Selasa (10/4/2018) malam.(KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pihak Kementerian Dalam Negeri menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Bupati Bandung Barat Abubakar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Abubakar ditahan KPK terkait kasus ini.

"Mendagri sudah tandatangan SK Bupati Bandung Barat, dikirim kepada Gubernur Jawa Barat," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/4/2018).

Pelaksana tugas yang menggantikan Abubakar yakni Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra.

Selanjutnya, SK pelaksana tugas diberikan kepada Yayat untuk mengambil alih tugas bupati.

Baca: Terpopuler, Nia Ramadhani Ungkap Alasan Jessica Iskandar ke Amerika dan Pria yang Diremuinya di Sana

"Agar pemerintahan tetap berjalan karena bupati berhalangan memimpin pemerintahan sehari hari," kata Tjahjo.

Dalam kasus ini, Abubakar diduga meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah.

Adapun Elin akan maju sebagai calon bupati Bandung Barat periode 2018-2023 menggantikan suaminya.

KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat sebagai tersangka.

Baca: Rocky Gerung Yang Tak Lagi Jadi Dosen, Sebut Gajinya Disumbangkan Untuk UI : Gue Gak Miskin

Permintaan itu disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada Januari, Februari, dan Maret 2018.

Bahkan, Abubakar menugaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati.

Uangnya akan digunakan untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei.

Abubakar sebelumnya telah memberikan uang muka senilai Rp 50 juta kepada lembaga survei. Dalam operasi tangkap tangan di Bandung Barat, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp 435 juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Bandung Barat Ditahan, Kemendagri Tunjuk Pelaksana Tugas"

Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved