Home »

Metro

Lakukan Diskusi, BRWA Sebut Pengakuan Masyarakat Adat Ditingkat Kabupaten Sulit

bagaimana perkembangan di tingkat nasional khususnya di wilayah Kabupaten.

Lakukan Diskusi, BRWA Sebut Pengakuan Masyarakat Adat Ditingkat Kabupaten Sulit
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) melakukan diskusi atau lokakarya 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Sulitnya pengakuan masyarakat adat ditingkat kabupaten membuat Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) melakukan diskusi atau lokakarya.

Dengan mengusung tema berbagi pembelajaran, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat pada tingkat kabupaten.

Kasmita Widodo Ketua Penyelenggara acara yang juga ketua BRWA mengatakan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan di tingkat nasional khususnya di wilayah Kabupaten.

Terkait kebijakan dan pengakuan masyarakat adat seperti misalnya soal RUU masyarakat adat yang sudah diterima oleh pemerintah dan sudah ada surpresnya mengenai penyusunan DIM yang dipimpin oleh kemendagri terus LHK juga ada didalamnnya.

Kasmita menambahkan bahwa dalam prosesnya selama ini pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di tingkat Kabupaten dengan peraturan perundangan yang ada saat ini itu sangat menyulitkan.

Satu diantarannya menurut Kasmita adalah dari peraturan daerah.

"Ada juga beberapa pengakuan di tingkat sektoral yang semuanya itu dilakukan, ditempuh oleh masyarkat adat, sehingga dari pengalaman kami proses-proses ini sangat memberatkan, misalnya hutan adat disitu harus ada perda itu proses politik yang tidak mudah," ujarnya di Royal Hotel Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Senin (16/04/2018).

Kasmita menambahkan pihaknga ingin mencari jalan keluar atas oermasalah tersebur dengan melakukan diskusi bersama berbagai pihak

"Untuk itu sehingga bisa menguatkan apa yang menjadi usulan-usulan kawan-kawan, sehingga ada pengaturan khusus agar hak-hak masyarakat adat," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help