Pengamat Sebut Tahun Politik Demokrat Bukan di 2019 Tapi Tahun 2024

Hal yang sama juga berkaitan dengan tidak solidnya dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandiaga.

Pengamat Sebut Tahun Politik Demokrat Bukan di 2019 Tapi Tahun 2024
Fabian Januarius Kuwado
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berfoto bersama para kader baru Partai Demokrat, di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Kamis (15/2/2018). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -   Tidak bulatnya dukungan kader Partai Demokrat bukan akibat dari tidak dipinangnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Masalah tidak terpilihnya AHY adalah bagian dari akibat, bukan sebab," ujar Ketua Pusat Studi Politim dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi kepada Tribunnews.com, Senin (10/9/2018).

Menurut dia, terjadinya persereruan Gerindra dengan Demokrat lebih banyak disebabkan karena kedua partai tersebut tidak memiliki komitmen satu dengan yang lainnya.

Hal yang sama juga berkaitan dengan tidak solidnya dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandiaga.

Menurut dia, langkah tersebut sebagai bagian dari ekspresi dan strategi politik Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ekspresi kekecewaan atas ketidak konsistenan Gerindra dalam berkomitmen. Namun di sisi lain ini juga bisa dianggap sebagai strategi politik Demokrat pasca 2019. Karena ada keyakinan politik di internal Demokrat dan elitnya bahwa Tahun politik Demokrat bukan 2019 tapi 2024," jelasnya.

Karena itu, dia melihat SBY lebih memilih untuk membuat sekoci politik yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan politik partai berlambang bintang Mercy tersebut di Pilpres 2019.

Hal ini menurut Muradi terindikasi dengan tidak ada upaya tegas yang dilakukan SBY terhadap kader-kader yang punya sikap berbeda dalam koalisi dukungan pada pilpres 2019.

Sebagaimana diketahui Demokrat telah menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Namun, ada sejumlah kadernya balik badan mendukung kubu bakal calon presiden petahana dan wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Bahasanya mungkin bukan terpecah suara dukungan, tapi lebih membuat sekoci politik yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan politik Demokrat," jelas Muradi.

Menurut Muradi langkah Demokrat membiarkan kadernya yang berbeda pilihan adalah langkah realistis yang bisa dilakukan guna tetap menjaga asa politik setelah 2019.

Sebab dengan bersikap tegas tidak akan memberikan efek positif terhadap internal Demokrat.

"Bisa saja sikap keras akan merusak konsolidasi internal partai Demokrat," jelasnya.

(Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau)

Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help