Ketua DPD Partai Golkar Ade Jaro Dipanggil Bawaslu Kabupaten Bogor Terkait DPT

Ade menjelaskan bahwa penggilan ini merupakan panggilan klarifikasi mengenai pelaporan DPT Pemilu Legislatif Kabupaten Bogor.

Ketua DPD Partai Golkar Ade Jaro Dipanggil Bawaslu Kabupaten Bogor Terkait DPT
Tribunnews.com/Naufal Fauzy
Ketua DPD Partai Golkar, Ade Ruhandi penuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ketua DPD Partai Golkar, Ade Ruhandi, hari ini dipanggil oleh pihak Bawaslu Kabupaten Bogor, Rabu (19/9/2018).

Ade dimintai sejumlah pertanyaan oleh Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kantor Panwaslu, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Ade menjelaskan bahwa penggilan ini merupakan panggilan klarifikasi mengenai pelaporan DPT Pemilu Legislatif Kabupaten Bogor.

"Klarifikasi Kabupaten Bogor, dari pelaporan saudara Cep Hendrik, melaporkan terkait dengan DPT Pemilu Legislatif Kabupaten Bogor, saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar, sebagai peserta pemilu, menjadi saksi," kata Ade saat ditemui TribunnewsBogor.com di lokasi, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan bahwa ia sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pihak Bawaslu sesuai dengan apa yang diketahui dan data yang dia punya.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan yang dimaksud adalah tentang masa 7 hari setelah ditetapkannya DPT, peserta pemilu wajib menerima DPT secara lengkap berbentuk soft copy dan cakram padat.

Tetapi, lanjut dia, sampai saat ini KPU belum memberikan secara lengkap.

"Yang menjadi persoalan adalah tahapan, harusnya 7 hari sudah diberikan, kenapa 7 hari setelah ditetapkan DPT, belum," kata Ade.

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bogor, Abdul Haris, mengatakan bahwa klarifikasi ini dilakukan kepada sejumlah saksi termasuk Ade Ruhandi.

Hal ini dilakukan, kata dia, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.

"Pasal yang dilaporkan itu UU 7 tahun 2017 pasal 208 tentang kewajiban KPU menyerahkan salinan DPT kepada peserta pemilu tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam kurun waktu 7 hari setelah penetapan tanggal 21 Agustus 2018," kata Abdul.

Ia mengatakan bahwa pihaknya memastikan dugaan tersebut dengan bertemu langsung dan mengklarifikasi langsung kepada peserta pemilu.

"Ini baru dugaan pelanggaran atas pasal 208 itu, dan sanksinya diatur dalam Pasal 513 UU 7 2017 dimana KPU apabila tidak menyerahkan itu akan dikenakan sanksi pidana 2 tahun atau denda Rp 25 juta, KPU-nya, anggota KPU," pungkas Abdul.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved