Pilpres 2019
15 Menteri Jadi Timses Jokowi-Ma'ruf, Dahnil Anzar: Etika Politik yang Tinggi Tidak Lagi Dihadirkan
Sebab kata dia, seharusnya para menteri itu fokus pada tugas-tugas kenegaraan dan pembangunan, bukan malah menjadi timses.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Damanhuri
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar mengkritisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ia menyorot soal adanya 15 menteri yang menjadi timses calon petahana tersebut.
Dahnil menyebut, masuknya 15 menteri dalam timses merupakan tidak ada lagi etika politik dalam Pilpres 2019.
Sebab kata dia, seharusnya para menteri itu fokus pada tugas-tugas kenegaraan dan pembangunan, bukan malah menjadi timses.
Hal itu disampaikan oleh Dahnil Anzar di akun Twitternya, Jumat (28/9/2018).
Ia bahkan mengawali cuitannya dengan judul Presiden Survey vs Presiden Rakyat.
"15 orang menteri jd Timses.
Etika politik yang tinggi tidak lagi dihadirkan, keinginan besar mempertahankan kekuasaan membuat petahana mengerahkan semua kekuatan eksekutif yg seharusnya fokus pd tugas2 kenegaraan dan pembangunan. #AdilMakmur," tulisnya.

Selain itu, Dahnil juga menyoroti sikap petahana yang juga menggandeng para gubernur sebagai timsesnya.
Hal itu, kata dia, berbanding terbalik dengan timses Prabowo-Sandiaga yang tidak memasukkan kepala daerah sebagai timses.
• Yunarto Wijaya Sebut Jokowi Bakal Menang Selama Ferdinand Rajin Nge-Twit, Ini Kata Kader Demokrat
Ia juga menyebut kalau kekuatan utama Prabowo-Sandiaga bukan pada menteri dan kepala daerah, melainkan kekuatan rakyat melalui relawan.
"Selain kekuatan para menteri.
Petahana juga memaksimalkan pengaruh para kepala daerah sebagai Timses, yang sama sekali tidak dilakukan oleh Prabowo-Sandi, Kepala Daerah diminta tdk masuk Timses.
Kekuatan rakyat melalui relawan adalah kekuatan utama Prabowo-Sandi," tambahnya.

Dikutip dari Kompas.com, Kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah mengirimkan dokumen tim sukses kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU sudah merilis dokumen itu di websitenya.
Dari dokumen tesebut, ada perbedaan yang mencolok antara dokumen tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.
Jokowi-Ma'ruf Amin menyerahkan dokumen tim kampanye mencapai 276 halaman dengan total anggota tim kampanye mencapai 5.279 orang.
Anggota tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin terdiri dari para menteri, anggota DPR, pimpinan parpol, hingga para caleg 2019 dari partai koalisinya.
Ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin dipegang oleh pengusaha Erick Thohir.
Sementara itu di posisi dewan penasehat ada 9 nama, salah satunya Megawati Soekarnoputeri.
Adapun 13 orang menjadi dewan pengarah, salah satunya yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sementara dokumen tim kampanye Prabowo-Sandiaga Uno hanya 17 halaman dengan total anggota tim 94 orang.
Komposisi anggotanya juga beragam mulai dari anggota DPR, pimpinan partai hingga mantan menteri.
Berbeda dengan Jokowi-Ma'ruf Amin, Prabowo-Sandiaga tak memasukan caleg ke dokumen tim kampanye yang masuk ke KPU.
Ketua tim kampanye Prabowo-Sandiaga Uno dipegang oleh Mantan Panglima TNI (Purn) Djoko Santoso.
Sementara itu ketua dewan pembina ditempati oleh Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Penasehat Zulkifli Hasan.
(TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti, Kompas.com/Yoga Sukmana)