Guru Besar IPB Digugat

Meski Digugat, Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Masih Aktif Jadi Saksi Ahli Kasus Pembakaran Hutan

Bambang pun, masih menjadi saksi ahli untuk beberapa kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh segelintir perusahaan.

Meski Digugat, Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Masih Aktif Jadi Saksi Ahli Kasus Pembakaran Hutan
Change.org
guru besar IPB, Bambang Hero Saharjo digugat ke Pengadilan Negeri Cibinong 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Sachril Agustin Berutu

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, DRAMAGA - Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah melakukan beberapa tindakan untuk membela Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo yang digugat PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Hariadi Kartodihardjo mengatakan, IPB beserta 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) telah melakukan festival akademia anti korupsi sekira dua minggu yang lalu.

"Terkait kasus yang menimpa Prof Bambang, IPB bersama 11 PTNBH akan melakukan pembelaan terhadap saksi ahli dari dosen," katanya, ketika dihubungi TribunnewsBogor.com, Kamis (11/10/2018).

Selain mengadakan seminar, ia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah mempersiapkan bantuan hukum untuk kasus yang menimpa Prof Bambang.

Ketika ditanya mengenai kondisi Prof Bambang, Hariadi mengatakan bahwa ia baik-baik saja.

Bambang pun, masih menjadi saksi ahli untuk beberapa kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh segelintir perusahaan.

"Bapak Bambang baik-baik saja. Beliau masih harus menjadi saksi ahli untuk perusahaan yang telah membakar hutan atau lahan," jelasnya.

Sekedar informasi, Bambang digugat PT JJP ke Pengadilan Negeri Cibinong.

PT JJP juga meminta agar Prof Bambang Hero dihukum membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan permasalahan lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril PT JJP apabila dinilai sebesar Rp 500 miliar.

Pada 2013, PT JJP ditetapkan sebagai tersangka oleh PPNS KLHK karena melakukan tindak pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup berupa membiarkan lahan gambutnya seluas 1000 ha terbakar.

Pada 10 Juli 2017 majelis hakim Lukmanul Hakim, Rina Yose dan Crimson memvonis PT JJP terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan 120 ha lahan gambut terbakar.

PT JJP harus membayar denda Rp 1 miliar dengan catatan, jika denda tidak dibayarkan, aset PT JJP akan disita dan dilelang untuk membayar denda.

Penulis: Sachril Agustin Berutu
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved