Bandingkan Hukuman untuk Pengendara dan Koruptor, Mahfud MD: Sering Terasa Tidak Adil

Tdk adil, kan?," kicau akun @mohmahfudmd.

Mahfud juga menjelaskan, ada perbedaan antara hukum dan hukuman.

Sebab, kata dia, jika hukuman kepada tersangka menjadi urusan hakim yang memimpin persidangan.

Menurutnya, hukum untuk pelaku korupsi itu sudah bagus.

Namun, yang tidak bagus itu hukumannya.

"Kalau sudah hukuman itu menjadi urusan hakim. Beda loh antara hukum dan hukuman," kata Mahfud MD menambahkan.

Seperti melansir Tribunnews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam kasus dugaan suap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016.

"KPK menetapkan TK (Taufik Kurniawan-red). TK ini sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantor KPK, Selasa (30/10/2018).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga menerima hadiah atau janji dalam anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016.

Atas perbuatannya tersebut kata Basaria, Taufik disangkakkan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suap diduga berasal dari Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen Periode 2016-2021.

Meski berstatus tersangka, Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan masih tetap bebas berkeliaran bahkan melakukan reses didapilnya.

Jadwal pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/11/2018) hari ini pun ditunda.

Arifin Harahap, kuasa hukum Taufik Kurniawan mengatakan, kliennya tidak bisa hadir karena berbenturan dengan adanya kegiatan reses kenegaraan.

"Ya karena kemarin kan lagi proses apa namanya, reses ya. Kemarin kan penutupan persidangan ya oleh Ketua DPR, jadi hari ini reses pertama gitu. Jadi sedang ke dapil ya," tutur Arifin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).