Beda Pendapat Fahri Hamzah dengan Janji Kampanye PKS : Ide Penghapusan Pajak Motor Tidak Visioner
Fahri Hamzah tak sependapat dengan janji Kampanye PKS soal RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur hidup.
Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Vivi Febrianti
Beda Pendapat Fahri Hamzah dengan Janji Kampanye PKS : Ide Penghapusan Pajak Motor Tidak Visioner
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak sependapat dengan janji PKS di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk menghapus pajak motor dan pemberlakukan SIM seumur hidup.
Menurut Fahri Hamzah janji PKS untuk penghapusan pajak motor dan pemberlakukan SIM seumur hidup malah akan mematikan transportasi publik.
Fahri Hamzah bahkan menyebut tim suskses PKS mestinya menempatkan diri sebagai pelayan publik.
"Iseng2 pagi ini saya melengkapi pernyataan saya soal #PajakMotorDanSIM . Ada Tim Sukses yang mau menghapus keduanya. Sehingga dianggap akan mengurangi beban rakyat. Padahal, pajak tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sesederhana itu."
"Pajak itu punya fungsi antara lain sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas. Fungsi tersebut diturunkan dari filosofi bahwa pajak adalah bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.
#PajakMotorDanSIM"
"Sebagai contoh kalo seorang tim sukses bertanya ke individu rakyat tentang ide pencabutan pajak maka kemungkinan besar jawabannya akan mendukung. Mengapa? Karena mereka menjawab dalam kerangka pikir seorang individu. Dan jawaban tersebut secara personal tidak salah."
"Tetapi seorang tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir sebagai seorang pelayan publik. Sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak serta merta mendasarkan pada temuan-temuan individual. Tetapi kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dasarnya.
#PajakMotorDanSIM"
Menurut Fahri Hamzah untuk bisa menempatkan diri sebagai pelayan publik dibutuhkan ilmu dan pengalaman.
"Itu semua butuh ilmu dan pengalaman. Perjalanan empiris mengenai kebijakanan publik RI negara lain dan di negeri ini banyak sekali pelajarannya kalo mau kita gali dan dipertajam. Perlu kesabaran untuk melihat gambar besar persoalan. #PajakMotorDanSIM"
Fahri Hamzah menuturkan, negara atau daerah yang mendukung kepentingan publik pasti tingkat penerimaan pajaknya tinggi dan tax ratio besar.
"Negara atau daerah yang pro kepentingan publik pasti tingkat penerimaan pajaknya tinggi, tax ratio besar. Dalam konteks negara, negara yang pelayanan publiknya baik pasti tax rationya besar. Pajak adalah cermin dari kepercayaan kepada negara. #PajakMotorDanSIM"
"Hampir semua negara maju dimana pelayanan publiknya bagus tax rationya pasti besar (antara 20%-40%). Negara skandinavia (negara dengan pelayanan publik terbaik) memiliki tax ratio di atas 40%. Tax rasio indonesia hanya 11%. Pajak itu cermin perasaan akan kehadiran negara."
• Tompi Singgung Kasus Ratna Sarumpaet, Fahri Hamzah Langsung Minta Maaf
Fahri melanjutkan di akun Twitter yang sudah terverifikasi bahwa, pajak juga memiliki fungsi pengaturan.
Maka, kata Fahri Hamzah, dari pajak ciri masyarakat di satu wilayah atau negara akan terlihat, apakahalh tertib, disiplin dan sejahtera.