Pilpres 2019

Anies Baswedan Diduga Lakukan Pelanggaran, Bawaslu Bogor Hadirkan Panitia Acara Gerindra di Sentul

Hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta akan dirilis petang nanti, Jumat (11/1/2019).

Anies Baswedan Diduga Lakukan Pelanggaran, Bawaslu Bogor Hadirkan Panitia Acara Gerindra di Sentul
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor yang berlokasi di Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor ini kini dijaga ketat sejumlah petugas kepolisian. 

Laporan Wartawan TribunnewaBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta akan dirilis petang nanti, Jumat (11/1/2019).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, menuturkan bahwa nanti sore akan digelar pembahasan terakhir terkait penanganan dugaan pelanggaran ini.

"Nanti kita jam 15.00 WIB akan mulai rapat pembahasan kedua di sentra Gakkumdu. Nanti baru hasil rapat itu, diputuskan memenuhi unsur atau tidak (pelanggaran)," kata Irvan kepada TribunnewsBogor.com, Jumat (11/1/2019).

Irvan menuturkan bahwa dalam pembahasan terakhir ini pihaknya juga mengundang panitia Konferensi Partai Gerindra di Sentul yang merupakan acara ketika Anies berpose dua jari.

Hasil Pemeriksaan Anies Baswedan Segera Dirilis, Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor Dijaga Ketat Polisi

Ia mengatakan bahwa panitia ini bukanlah saksi, melainkan hanya untuk diambil keterangannya sebagai penguat.

"Bukan saksi, keterangan tambahan aja yang kita butuhkan untuk menguatkan kajian. Kita akan sampaikan ke media sekitar pukul 18.30 WIB. Kita rilis hasil rapat yang kedua, kita sampaikan hasil penanganan pelanggaran ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu usai berpose dua jari saat mengikuti Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, pada Senin (17/12/2018) lalu.

Pose ini diduga menyimbolkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo - Sandi.

Anies diduga telah melakukan tindak pidana karena telah melakukan kampanye yang menguntungkan salah satu peserta pemilu presiden dengan statusnya sebagai pejabat.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved