Polemik Penyedian Air Sentul City Terus Bergulir, PWSC Minta Mediasi

mediasi ini tidak hanya dilakukan dengan pihak pemda, tapi juga dengan pihak Komite Warga Sentul City (KWSC).

Polemik Penyedian Air Sentul City Terus Bergulir, PWSC Minta Mediasi
Ist
Ketua PWSC, Erwin Lebe 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BABAKAN MADANG - Paguyuban Warga Sentul City (PWSC) minta Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor memfasilitasi mediasi terkait polemik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sentul City.

Ketua PWSC, Erwin Lebe, mengatakan bahwa pihaknya ingin mediasi ini tidak hanya dilakukan dengan pihak pemda, tapi juga dengan pihak Komite Warga Sentul City (KWSC).

"Kita ingin mediasi dengan Bupati Bogor dan anggota dewan yang memfasilitasi. Kita juga ingin mediasi dengan stakeholder berkaitan. Tidak hanya kita, tapi KWSC juga," kata Erwin kepada wartawan, Selasa (29/1/2019).

Ia menjelaskan bahwa warga tidak keberatan dengan tarif biaya air yang dikelola PT Sentul City sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati didalam PPJB Township Managemen.

Namun setelah berpolemik hingga ada putusan dari MA, kata dia, pasokan air terancam tersendat karena dikabarkan PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) anak perusahan Sentul City akan menghentikan pasokan air.

Lanjut dia, pihaknya berharap Bupati Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan mencarikan solusi dan alternatif yang bijak pasca keputusan MA No.463 K/TUN/2018 ini.

"Kami meminta pihak PT. Sentul City (SCG) untuk tetap memberikan jaminan pasokan air bersih untuk dialirkan kepada warga yang tinggal di lingkungan Sentul City yang tergabung didalam wadah PWSC Cinta Damai pasca dikeluarkannya putusan MA," kata Erwin.

Juru Bicara PT Sentul City, Alfian Mujani menyambut baik keinginan PWSC ini.

Sebab, kata Alfian, pasca putusan MA pihaknya tidak memiliki payung hukum untuk melayani warganya namun pihaknya akan memastikan pasokan air kepada masyarakat tetap berjalan.

"Ini kabar gembira buat kami. Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk menggelar public hearing. Nanti dalam public hearing bisa dijelaskan dampak pasca putusan MA itu seperti apa. Karena ini sudah menimbulkan gejolak pada ekonomi dan sosial warga," ungkap Alfian.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved