Kasus Ahmad Dhani

Jubir FPI Munarman Sebut Ada 'Penyelundupan' Hukum Dalam UU ITE Yang Menjerat Ahmad Dhani

pada penjelasan umum sudah jelas bahwa UU ITE ditujukan terhadap transaksi elektronik dan pengguna akun medsos dan akun elektronik.

Jubir FPI Munarman Sebut Ada 'Penyelundupan' Hukum Dalam UU ITE Yang Menjerat Ahmad Dhani
Kompas.com
Ahmad Dhani menghadiri sidang pembacaan putusan untuk kasus ujaran kebencian yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Ampera Raya, Senin (1).(Kompas.com/Tri Susanto Setiawan) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIAWI - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan bahwa Ahmad Dhani adalah korban penyalahgunaan Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia mengatakan bahwa pada penjelasan umum sudah jelas bahwa UU ITE ditujukan terhadap transaksi elektronik dan pengguna akun medsos dan akun elektronik.

"Tapi kemudian UU ITE ini terjadi penyelundupan hukum istilahnya. Penyelundupan hukumnya adalah dimasukannya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan, sara, yang sebetulnya itu sudah ada di KUHP," kata Munarman saat ditemui wartawan di Mesjid at Thohirin Jalan Raya Ciawi - Sukabumi, Bogor, Minggu (10/2/2019).

Karena sudah ada di KUHP, kata dia, pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE terkait tentang sara, penghinaan pribadi maupun hal-hal yang bersifat personal pidana umum harus dihapuskan.

Sebab, Munarman menduga bahwa UU ITE ini digunakan untuk kepentingan politik.

"Itu digunakan oleh rezim yang sedang berkuasa untuk membungkam lawan politiknya. Jadi, anda bayangkan, dari UU yang tadinya untuk melindungi aspek bisnis, berubah menjadi UU untuk pemukul lawan politik," katanya.

Pria yang juga pakar hukum ini mengatakan bahwa UU ITE sudah berubah menjadi UU subversif gaya baru yang sudah selaiknya dievaluasi keberadaannya terutama pasal-pasal terkait pencemaran nama baik, sara dan lainnya yang bersifat pidana umum.

Selain itu, kata dia, dalam hal ini pun pihaknya juga merasa didiskriminasikan.

"Persoalan misalnya ada laporan-laporan yang dibuat ke pihak berwajib yang pelakunya pendukung rezim tapi justru saat ini tidak diproses. Nah itu juga diskriminasi terhadap lawan-lawan rezim. Itu lah yang saya sebut UU ini hanya berlaku kepada oposisi. Saya kira kita tunggu lah, karena problem ini problem politik, karena itu koreksinya harus secara politik," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved