Kekerasan Terhadap Anak Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemkot Bogor Menuju Kota Layak Anak

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bogor masih menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah Kota Bogor

Kekerasan Terhadap Anak Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemkot Bogor Menuju Kota Layak Anak
TribunnewsBogor.com/Damanhuri
Kekerasan Anak 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bogor masih menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mencapai predikat Kota Layak Anak (KLA).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Kota Bogor menyebutkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Kota Bogor dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) menyebut bahwa data yang diterimanya dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor mencatat bahwa ada penurunan angka kekerasan terhadap anak.

Meski demikian Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada DPPMPPA Kota Bogor Windra tidak memungkiri bahwa kekerasan anak masih terjadi di Kota Bogor.

Windra menyebutkan bahwa dari data yang diterimanya dari P2TP2A angka kekerasan terhadap anak di Kota Bogor menurun satu kasus.

"Iya data yang kita terima dari P2TP2A itu berbanding terbalik dengan data KPAID, kalau dikita itu dari 2017 ke 2018 ada penurunan, di 2017 ada 57 kasus kekerasan terhadap anak dan 2018 ini ada 56 kasus," katanya saat ditemui di Kantor DPPMPPA.

Namun untuk memastikan data tersebut pihaknya akan melakukan kordinasi dan kolaborasi untuk mensandingkan data yang ada.

Hal itu dilakukan untuk mencari formula dalam hal menekan angka kekerasan terhadap anak.

"Palig tidak kita akan punya data agak komprehensif, kita cek data nya apa, kasus kasusnya mana saja, karena saya sangat mementingkan namanya informasi, karena untuk kita bisa mengantisipasi langkah kedepan dan mengevaluasi juga program yang sudah kita laksanakan, karena targetnya tentu untuk menekan angka kekerasan terhadap anak," ucapnya.

Seperti diketahui untuk menuju Kota Layak Anak (KLA) ada enam klaster yang menjadi indikator sebuah kota atau kabupaten bisa disebut sebagai kota atau kabupaten layak anak.

Keenam klaster tersebut diantaranya adalah kelembagaan, hak sipil anak dan kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Perlindungan khusus.

Dari keenam klaster itu pun kemudian dipecah ke dalam 24 poin-pont, diantaranya adalah Perda KLA, terlembaga KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media, Akta kelahiran, informasi layak anak, partisipasi anak, perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orangtua dan keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, infra struktur ramah anak, persalinan di faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok, paud-HI, wajar 12 tahun, SRA, PKA, korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi, situasi darurat, penyandang disabilitas, abh terorisme, stigma.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved