Agum Gumelar Dilaporkan ke Bareskrim, KAMSI Pertanyakan SBY yang Tak Jalankan Rekomendasi DPR

Koalisi Masyarakat Antikorupsi dan Hoaks (Kammah) melaporkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar ke Bareskrim Polri

Agum Gumelar Dilaporkan ke Bareskrim, KAMSI Pertanyakan SBY yang Tak Jalankan Rekomendasi DPR
Warta Kota
Ignasius Indro 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Koalisi Masyarakat Antikorupsi dan Hoaks (Kammah) melaporkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Bareskrim Polri, atas dugaan mengetahui perkara tapi tak melaporkannya, Selasa (19/3/2019).

Dikutip dari Kompas.com, laporan tersebut diterima pihak kepolisian dengan nomor LP/B/0311/III/2019/BARESKRIM.

Kuasa hukum Kammah, Eggi Sudjana, mengatakan, laporan tersebut mengacu pada video pernyataan Agum yang beredar soal pemecatan Prabowo Subianto sebagai anggota TNI.

Menanggapi hal tersebut, aktivis 98 yang tergabung di KAMSI (Kesatuan Aksi Alumni dan Mahasiswa Semanggi) menilai kepolisian tidak dapat menindak lanjuti laporan terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa yang diungkapkan Agum Gumelar

Aktivis KAMSI kampus Atmajaya, Ignatius Indro mengatakan, apa yang diungkapkan Agum adalah fakta dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998 usai pemeriksaan atas Prabowo Subianto.

"Hasilnya beliau diberhentikan dari dinas kemiliteran. Ini merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan,” ujar Indro, kepada wartawan, di Jakarta seperti dikutip dari RRI.CO.ID, Minggu (24/3/2019).

Menurutnya jika Prabowo Subianto merasa apa yang diungkapkan Agum Gumelar merupakan fitnah, maka dirinya dapat datang sendiri ke Mabes Polri melaporkan hal tersebut.

“Tidak dapat diwakilkan, apalagi oleh yang tidak berkepentingan. Kalau diam saja, berarti membenarkan apa yang diungkapkan Agum Gumelar,” jelasnya.

Terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998, Indro mengatakan rekomendasi DPR kepada Presiden SBY terkait kasus tersebut sudah diberikan sejak 30 September 2009, namun tidak pernah dijalankan.

“Mengapa saat itu SBY tidak menjalankan rekomendasi DPR? Ini ada apa? Padahal jelas SBY saat itu juga anggota DKP. Daripada menuding apa yang diungkapkan mantan anggota DKP adalah character assasinations pada dirinya, lebih baik SBY dan Agum Gumelar mendatangi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan utuh peristiwa tersebut. Yang kita butuhkan saat ini adalah keadilan bagi para korban,” ujar mantan aktivis FAMRED ini.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved