Pemilu 2019

584 Warga Binaan di Lapas Gunungsindur Terancam Golput, Buni Yani Ajukan Surat ke KPU

584 warga binaan Lapas Gunungsindur, Kabupaten Bogor terancam golput dalam Pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019 besok.

584 Warga Binaan di Lapas Gunungsindur Terancam Golput, Buni Yani Ajukan Surat ke KPU
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Suasana Lapas Gunungsindur, Kabupaten Bogor jelang dibebaskannya terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, GUNUNGSINDUR - 584 warga binaan Lapas Gunungsindur, Kabupaten Bogor terancam golput dalam Pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019 besok.

Hal ini terjadi lantaran belum adanya verifikasi dari KPU setelah dilakukan perekaman E-KTP.

Bahkan, Buni Yani yang saat ini mendekam di Lapas Gunung Sindur mempertanyakan hak nya untuk bisa ikut mencoblos di Pemilu 2019

Saat dikonfirmasi, Kalapas Gunungsindur, Sopiana membenarkan bahwa ada 584 warga binaan Lapas Gunungsindur yang belum dipastikan bisa memilih dalam Pemilu 2019 dari total 1081 orang penghuni lapas.

Sebagian di antaranya adalah disebabkan belum adanya verifikasi dari KPU setelah dilakukan perekaman E-KTP termasuk Buni Yani.

"Buni Yani itu 2 minggu yang lalu melakukan perekaman E-KTP. Rutan dan lapas se-Indonesia melakukan perekaman e-KTP seluruh warga binaan. Terkait DPS jadi DPT kewenangannya bukan di kami," kata Sopiana, Senin (16/4/2019).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memfasilitasi seluruh warga binaan Lapas Gunung Sindur.

Agar nantinya, para warga binaan ini bisa melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan di dalam kawasan lapas.

"Yang jelas kami sudah memfasilitasi dan pihak Disdukcapil sudah melakukan perekaman e-KTP. Ketika 1000 lebih warga binaan, jadinya cuma 500 itu kewenangannya ada di KPU, bukan kami tidak memperbolehkan," ungkapnya.

Surat Buni Yani untuk KPU
Surat Buni Yani untuk KPU (ISTIMEWA)

Disisi lain, beredar surat di media sosial dari Buni Yani yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam suratnya ter tanggal 15 April 2019 tertulis bahwa warga binaan lapas kasus ITE ini menanyakan kejelasan haknya untuk mencoblos bersama ratusan tahanan lapas yang lainnya.

"Masih ada waktu, petugas harus kerja keras menjamin hak konstitusional warga negara," tulis Buni Yani.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved