Pemilu 2019

Jelang Pengumuman Pilpres, Direktur Eksekutif LKKP Jabar Imbau Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

Adiyana juga menjelaskan bahwa aksi people power, merupakan bentuk frustasi politik yang dilakukan elit politik tertentu.

Jelang Pengumuman Pilpres, Direktur Eksekutif LKKP Jabar Imbau Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
istimewa
Adiyana Slamet, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) Jawa Barat, 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR - Lima hari jelang pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, banyak tokoh, pengamat maupun politisi muda mengimbau masyarakat tidak terprovokasi.

Hal itu juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik ( LKKP ) Jawa Barat, Adiyana Slamet yang menyoroti adanya pernyataan soal people power.

Dosen Komunikasi Politik FISIP Unikom dan Unpas itu juga mengatakan bahwa people power akan menciderai people's sovereignty atau kedaulatan rakyat paska pemungutan suara dan Pra Penetapan Hasil Pilpres 2019.

"Hal itu (people power) sangat menciderai demokrasi konstitusional, yang menitik beratkan sengketa apapun harus diselesaikan secara damai dan terlembagakan melalui institusi yang mempunyai tupoksi seperti Mahkamah Konstitusi," ujar pria yang juga mahasiwa S3 FIKOM Unpad, Jumat (17/5/2019).

Adiyana juga menjelaskan bahwa aksi people power, merupakan bentuk frustasi politik yang dilakukan elit politik tertentu.

"Ada upaya-upaya untuk membuat suasana lebih mencekam, dan seolah-olah akan mengganggu stabilitas polilik, keamanan dan ekonomi sehingga timbul keresahan di publik," ujar Adiyana.

Ditengah adanya elit politik yang membuat pernyataan-permyataan pro dan kontra, Adiyana mengapresiasi sikap delapan kepala daerah dan dua tokoh politik yakni AHY dan Yenny Wahid saat mengikuti silaturahmi dari Bogor untuk Indonesia di Museum Kepresidenan Balai Kirti Komplek Kepresidenan RI.

Adiyana mengatakan bahwa berkumpulnya delapan politisi muda di Bogor merupakan langkah baik untuk menjaga bagaimana soliditas Kebangsaan dalam bingkai persatuan.

Karena menurutnya demokrasi harus dipahami dengan bagaimana aturan ditegakan melalui jalur konstitusional.

"Iya saya sangat apresiasi, karena segala sesuatu itu diselesaikan melalui jalur konstitusi bukan dengan mengerahkan masa untuk menjungkirbalikan implementasi kedaukatan rakyat melalui pemilu," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved