Sindiran Andre Rosiade untuk AHY : Punya Waktu Kongkow tapi Tidak Datang ke BPN

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Politisi Gerindra Andre Rosiade menyindir Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilainya lebih punya banyak waktu untuk bertemu dengan pendukung Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Andre dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

 Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN)  itu menyebut istilah "bangsawan politik" untuk menyebut sosok AHY.

"Nah ternyata sang bangsawan itu (AHY) lebih punya waktu ketemu dengan kepala daerah, yang bagi saya kepala daerah ini adalah kepala daerah pendukung Pak Jokowi, bukan kepala daerah yang netral," ujar Andre.

Pertemuan dengan sejumlah kepada daerah yang dimaksud Andre Rosiade adalah saat AHY menghadiri Silaturahim Bogor untuk Indonesia bersama kepala daerah dan tokoh politik di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).

Menurut dia, mereka yang hadir adalah para pendukung Jokowi. Sebelum ini, kata Andre, AHY juga melakukan manuver dengan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada 2 Mei 2019.

Ia menyebutkan, sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, AHY tidak pernah mengonfirmasi lebih dulu ke pihak BPN.

Menurut Andre, putra dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu selama ini tak pernah hadir di rapat BPN.

AHY juga disebut jarang berdiskusi dengan para petinggi BPN lainnya.

"Sang bangsawan ini punya waktu untuk kongkow tapi tidak punya waktu datang ke BPN untuk berdiskusi dengan teman-teman BPN," kata Andre.

Akibatnya, lanjut Andre, AHY melontarkan pernyataan yang ia nilai kurang tepat.

Saat ditemui di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019), AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut AHY, saran itu didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara-cara konstitusional dalam kontestasi politik, terutama pemilihan umum.

Andre menilai pernyataan tersebut terkesan menggurui dan seakan-akan pihak BPN akan melakukan upaya yang inkonstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Terkait tuduhan inkonstitusional, Andre menegaskan, BPN belum memutuskan apakah akan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak pascapenetapan hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum.