Baca tanpa iklan
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikutip dari Tribunnews.com mengakui program Rumah DP 0 Rupiah hanya diperuntukan untuk warga dengan pendapatan diatas UMP yakni Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan sesuai syarat.
"Karena memang menggunakan skema perbankan. Kalau tidak salah maksimal 30 persen dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil, (bisa) habis uangnya," ungkap Anies di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).
"Ada proporsi dimana penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil. Kan ada batas maksimalnya," imbuhnya.
Atas pertimbangan itu, Anies tak mau masyarakat terjebak dalam kondisi dibawah kecukupan karena terpaksa harus menyisihkan sebagian besar gaji mereka untuk menyicil rumah.
"Karena itu jangan kita membuat mereka tidak bisa hidup layak setiap bulan, hanya karena mereka harus nyicil rumah," ujar Anies.
Kendati demikian, Anies telah menyiapkan skema lainnya yang bisa merangkul mereka dengan gaji dibawah UMP.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Isinya, warga berpenghasilan rendah bisa memiliki rusunawa dengan jangka waktu 20 tahun penyewaan.
"Oleh karena itu bagi mereka yang dibawah UMP programnya adalah menyewa untuk memiliki rusunawa, dimana mereka menyewa. Nanti setelah digunakan selama 20 tahun, maka rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli. Nah itu untuk mereka dibawah UMP," terang Anies.
Menurutnya, skema tersebut merupakan solusi alternatif bagi warga berpenghasilan rendah yang punya cita-cita memiliki hunian sendiri.
"Coba kalau mereka hanya sewa saja seperti yang selama ini ada, tanpa bisa memiliki, maka untuk apa merawat dengan baik, untuk apa nyicil dengan baik, toh ujungnya bukan punya saya. Ini yang kita dorong," tandasnya.