TAG

DPR

Pasal Penghinaan Presiden, Ahli Hukum Tata Negara : Pemerintah Anti Kritik

Bivitri Susanti, Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemerintah akan dinilai anti kritik.

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help