Breaking News:

APBD Terlambat, Kopel: Wali Kota dan DPRD Tidak Boleh Terima Gaji Enam Bulan

Sanksi itu, kata dia, sesuai dengan UUD No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dokumen TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti
Balikota Bogor, Jalan Djuanda Kota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Vivi Febrianti

TRIBUNNEWSBOGOR, BOGOR TENGAH - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, APBD 2016 Kota Bogor, harus segera diselesaikan pada akhir November 2015 ini.

"Jika daerah yang APBD-nya terlambat, maka kepala daerah dan DPRD akan dikenakan hukuman, yakni selama enam bulan tidak boleh terima gaji," kata Syamsuddin Alimsyah, kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (19/11/2015).

Sanksi itu, kata dia, sesuai dengan UUD No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Tapi masih ada toleransi sampai Desember. Sanksi pertama, walikota bisa dibina oleh gubernur selaku pemerintah pusat di daerah," ujarnya.

Dia menilai, keterlambatan ini dikarenakan, lambannya kerja DPRD dalam menyetujui APBD 2016.

"APBD ini kan merupakan otorisasi parlemen. Tidak boleh ada transaksi keuangan di luar persetujuan DPRD," kata dia.

Dia juga mengatakan, kepala daerah dibenarkan menerbitkan peraturan walikota tentang APBD Tahun 2016, tanpa persetujuan DPRD.

"Namun jumlahnya harus mengikuti APBD tahun sebelumnya, yang disetujui dalam bentuk perda," jelasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved