PP Pengupahan, Kepala Dinas: Hak Intelektual Buruh Agak Dikebiri

Peraturan ini malah membatasi aspirasi para buruh dalam penentuan UMK

PP Pengupahan, Kepala Dinas: Hak Intelektual Buruh Agak Dikebiri
TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi (Disnakertransos) Kota Bogor, Anas S Resmana (kanan). 

Laporan wartawan TribunnewsBogor.com, Ardhi Sanjaya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dianggap menguntungkan pengusaha kota Bogor.

Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bogor, Anas Rasmana, mengatakan kebijakan Pemerintah dengan mengeluarkan PP tentang pengupahan, sangat menguntunkan para pengusaha.

"Tidak menimbulkan kehawatiran pengusaha , jadi mereka bisa prediksi karena peninjauannya dari pertumbuhan ekonomi," kata Anas kepada TribunnewsBogor.com.

Namun, Peraturan ini malah membatasi aspirasi para buruh dalam penentuan UMK.

"Melihat dari apresiasi dan hak intelektual buruh, memang agak terkebiri yah," katanya.

Maka itu, Anas bersama Wali Kota Bogor sepakat untuk melayangkan surat rekomendasi tentang revisi PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"Agar bisa dikaji ulang dan melibatkan para buruh," ujarnya.

Penulis: Ardhi Sanjaya
Editor: Suut Amdani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved