Breaking News:

Ini Penjelasan Citizen Law Suit 12 Warga Kota Bogor Menggugat Pemerintah Daerah Ke Meja Hukum

Citizen Lawsuit bisa dilakukan mesti bukan orang yang mengalami kerugian langsung.

Penulis: Ardhi Sanjaya | Editor: Suut Amdani
Tribunnewsbogor.com/Ardhi Sanjaya
Tim Advokasi Bogor Bersih (TABB) mewakili dari 12 warga Kota Bogor menyampaikan Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Ardhi Sanjaya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Gugatan warga negara atau Citizen Law Suit yang ditujukan pada Wali Kota Bogor, Bima Arya, dilakukan oleh 12 orang warga Kota Bogor.

Citizen Lawsuit yang diberikan ke Pengadilan Negeri Bogor oleh Tim Advokasi Bogor Bersih (TABB) mewakili dari 12 warga Kota Bogor yang melihat adanya selisih pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 lalu.

"Saya dan warga Kota Bogor lainnya melihat ada suatu kejanggalan yang perlu dipertanggung jawabkan," kata Dwi Arwendo, satu dari 12 warga yang mendaftarkan gugatan Citizen Law Suit ke Pengadilan Negeri Bogor pada Senin (25/4/2016).

Langkah ini diambil untuk meminta pertanggung jawaban Wali Kota Bogor, terhadap kegagalannya dalam melakukan pengelolaan APBD.

Kegagalan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebab menurutnya, dalam perubahan APBD 2014, terutama alokasi anggaran untuk pembelian lahan pasar Warung Jambu, telah melanggar beberapa aturan yang berlaku, dan menimbulkan selisih anggaran yang sangat besar.

"DPRD telah merekomendasikan sebesar Rp 17,5 miliar, evaluasi Gubernur juga Rp 17,5 miliar, tapi dalam penetapan Wali Kota malah jadi Rp 49,1 miliar," kata warga Sukasari, Kota Bogor tersebut.

Memang, Citizen Lawsuit bisa dilakukan mesti bukan orang yang mengalami kerugian langsung.

"Seluruh warga kota Bogor perlu tahu apa yang telah dilakukan oleh pemimpinnya," ujarnya.

Citizen lawsuit lahir di negara yang menganut sistem Common Law, seperti di Amerika.

Dalam proses gugatan Citizen lawsuit, penggugat perlu memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara, yang berisikan setidaknya menerangkan bahwa akan diajukan suatu gugatan citizen lawsuit terhadap penyelenggara negara.

"Kami sudah sering melakukan aksi, kami juga juga sudah mengirimkan surat tentang masukkan dan saran," kata Dwi.

Dengan gugatan ini, dirinya menuntut agar selisih anggaran sebesar Rp 31 miliar tersebut, segera dikembalikan ke kas daerah.

"Alokasikan ke bidang lain, pendidikan, subsidi warga miskin, buat apa beli lahan seluas itu," ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved