Hukuman Kebiri
Istri Wali Kota Bogor Juga Tidak Setuju Hukuman Kebiri, Ini Penjelasannya
Lantas hukuman apa yang pantas?
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Suut Amdani
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Vivi Febrianti
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Tak hanya Netty Heryawan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yanne Ardian Bima Arya juga menolak diberikannya hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual.
"Saya tidak setuju kalau hukumannya kebiri, karena seperti yang dikatakan Psikolog Elly Risman, bahwa pelaku ini yang rusak adalah otaknya, bukan kelaminnya," ujar Yanne kepada TribunnewsBogor.com, usia Perayaan acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-44, di Hotel Bogor Icon, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (12/5/2016).
Baca juga: Istri Gubernur Jawa Barat: Hukuman Kebiri Tidak Selesaikan Persoalan Kekerasan Seksual
Ia mengatakan, seharusnya yang dihilangkan itu adalah kerusakan pada otaknya, bukan pada kelaminnya dengan hukuman kebiri.
"Meski dikebiri, otaknya akan berjalan terus, kotor terus, dan dia akan selalu keliling-keliling. Nanti malah yang ada korbannya akan semakin banyak, selain itu kita bicara Hak Asasi Manusia (HAM) juga," bebernya.
Untuk itu, kata dia, hukuman yang paling pantas untuk pelaku kekerasan seksual bukan dengan cara kebiri.
"Saya yakin pasti aparat hukum punya kebijakan yang lebih pantas daripada kebiri, karena kebiri sendiri tidak menyelesaikan persoalan," ujarnya.
Baca juga: 6 Fakta Mengejutkan Soal Hukuman Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual
Ia juga mengatakan, sebenarnya masalah hukuman itu sebaiknya dibagi berdasarkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
"Misalnya organisasi wanita mau itu PKK atau Dharma Wanita, atau apapun perannya adalah prefentif. Bagaimana misalnya membina keluarga-keluarga, meningkatkan wawasan ibu dan lain-lain, supaya tidak kecolongan," jelasnya.
Kemudian untuk peran pemerintah atau instansi kepolisian, yakni untuk membentuk suatu kebijakan atau menentukan hukuman.
"Jadi semua itu punya peran masing-masing, dan saya yakin pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik," pungkasnya.
