Breaking News:

Ini Tanggapan Bima Arya Mengenai Keputusan Menkeu Sri Mulyani Tahan Pengucuran DAU 169 Daerah

"Saya sudah minta Bapeda dan BPKAD koordinasi untuk hari ini dibuat kajian, besok pagi dibahas," jelasnya.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
Istimewa
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto hadiri Musda Golkar, Selasa (2/8/2016) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Vivi Febrianti

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menanggapi keputusan Kementererian Keuangan (Kemenkeu), yang menahan kucuran anggaran dana alokasi umum (DAU) di 169 daerah senilai Rp 19,4 triliun.

Ia mengatakan, dirinya belum menerima surat resminya dari pihak Kemenkeu.

"Soal anggaran besok pagi pukul 08.00 WIB, kita rapatkan. Kita belum terima surat resmi dari kementrian," ujarnya saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Rabu (24/8/2016).

Meski demikian, ia mengatakan kalau pihaknya akan segera merespon keputusan tersebut.

"Saya sudah minta Bapeda dan BPKAD koordinasi untuk hari ini dibuat kajian, besok pagi dibahas," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai adanya ide untuk merasionalisasi dengan cara memangkas proyek non strategis, Bima Arya tak menampik.

"Sangat bisa," ujarnya.

Dikutip dari laman Kompas.com, keputusan penahanan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 yang ditandatangani Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016.

"(Penundaan DAU) didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang," demikian bunyi Pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut.

Penundaan aliran DAU kepada 169 daerah dilakukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Kemenkeu meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian DAU pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016.

Meski begitu, ia yakin stimulus ekonomi masih tetap terjaga di tengah perekonomian global yang belum pulih.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved