Breaking News:

DAU Kota Bogor Ditahan Pemerintah Pusat, Bima Arya Lakukan Efisiensi Belanja Pegawai

"Dengan demikian jumlah DAU Kota Bogor per bulan yang semula diterima sebesar Rp 64 miliar, berubah menjadi sekitar Rp 43 miliar," jelasnya.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
Istimewa
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Akbar Komunitas dan Relawan Se-Kota Bogor Sabtu (20/08/2016) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Vivi Febrianti

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat pembahasan mengenai penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

"Intinya dipastikan kemampuan keuangan dalam keadaan baik. Masih ada dana stand by yang cukup untuk pembiayaan rutin atau gaji," ujarnya melalui pesan WhatsApp, kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (25/8/2016).

Namun, ia tak menyangkal bahwa dengan adanya penundaan itu berarti Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus melakukan efisiensi.

"Tapi kita tangkap pesan dari pusat untuk lakukan efisiensi," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, Pemkot Bogor akan melakukan efisiensi anggaran untuk mengantisipasi penundaan tersebut.

"Lebih kepada yang rutin atau efisensi kegiatan perencanaan, bukan infrastruktur dan belanja kangsung," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Anggraini Iswara mengatakan, besaraan DAU Kota Bogor yang ditahan yakni Rp 21.893.097.971 per bulan.

Ia mengatakan, penundaan itu terjadi selama 4 bulan, mulai September sampai dengan Desember 2016.

"Dengan demikian jumlah DAU Kota Bogor per bulan yang semula diterima sebesar Rp 64 miliar, berubah menjadi sekitar Rp 43 miliar," jelasnya.

Ia juga mengatakan, adanya penundaan itu tidak berpengaruh pada belanja pembangunan dan masalah-masalah prioritas di Kota Bogor.

"Namun kami tetap akan melakukan efisiensi senilai Rp 90 miliar pada belanja pegawai," kata dia.

Pos anggaran tersebut berasal dari estimasi penerimaan 300 CPNS atau tambahan jumlah pegawai sebanyak empat orang per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang batal dilaksanakan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved