Breaking News:

Kewenangan Guru Honorer Diambil Alih Pemprov, Ini Kekhawatiran Kadis Pendidikan Kabupaten Bogor

perlu juga dipikirkan bagaimana nasib para guru non-PNS ini kedepan.

TribunnewsBogor.com/Damanhuri
Kadis Pendidikan Kabupaten Bogor, Luthfie Syam 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Damanhuri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ribuan guru honorer SMA dan SMK di Kabupaten Bogor terancam menjadi pengangguran.

Pasalnya, hal itu terjadi setelah keluarnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengambil alih administasi guru tingkat SMA itu pada tahun 2017 nanti.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam mengatakan, sekitar 1.350 PNS baik guru maupun pengawas saat ini kewenangannya berada di Provinsi Jawa Barat.

Lalu, jumlah guru yang berstatus PNS dibawah kewenangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.115 guru PNS.

Sementara, sekitar 2600 guru lainnya masih berstatus tenaga honorer, yang juga telah dibawah kewenangan Provinsi Jawa Barat.

"Kalau total ada 1.350 PNS baik guru maupun staf di SMA dan SMK di Kabupaten Bogor kewenangannya sudah berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com pada Selasa (4/10/2016).

Untuk itu, kata dia, perlu juga dipikirkan bagaimana nasib para guru non-PNS ini kedepan.

"Pemprov Jabar ini baru memikirkan PNS-nya saja, tapi untuk tenaga honorer masih belum terpikirkan nasib kedepannya seperti apa," kata luthfie

Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bogor ini meminta agar Pemprov Jabar memikirkan nasib para guru SMA dan SMK yang masih berstatus honorer.

Aturan pengambilalihan kewenangan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan akan berlaku efektif mulai tahun 2017 mendatang.

Penulis: Damanhuri
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved