Breaking News:

Ahok Tersangka

Kata Yusril, Ahok Bisa Melakukan Upaya Hukum Ini Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka

Menurut Yusril, para pelapor dalam kasus ini harus terus mengawasi jalannya proses penyidikan nanti.

Editor: Soewidia Henaldi
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (pakai batik) saat bertemu dengan pakar tata negara Yusril Ihza Mahendra (pakai baju biru) di halalbihalal masyarakat Belitong, di kantor Kementerian Kehutanan dan LH, Jakarta Pusat, Minggu (28/8/2016). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, memberikan gambaran mengenai jalannya proses hukum terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama.

Gambaran yang diberikan turut memperhitungkan status Basuki atau Ahok sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2017.

"Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok bisa saja menggugat penetapan itu ke sidang praperadilan. Kalau gugatan praperadilan dikabulkan, maka status tersangka harus dicabut. Sebaliknya jika gugatan praperadilan ditolak, maka status tersangka Ahok tetap dan penyidikan perkara dilanjutkan sampai ke pengadilan," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu (16/11/2016).

Yusril menuturkan, terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, status Ahok selaku calon gubernur tidak terpengaruh proses hukum dalam kasus dugaan penistaan agama.

Ahok disebut Yusril tetap dapat meneruskan pencalonannya karena status tersangkanya sebagai sebuah delik umum, bukan delik khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada.

Baca jugaFoto Digendong Ahok Jadi Viral, Seperti Ini Status Butet Kartaredjasa Soal Penetapan Tersangka

"Ahok tidak bisa lanjut pilkada jika dia melanggar pidana dalam Undang-Undang Pilkada. Ketentuan seperti ini tidak hanya berlaku bagi Ahok, tetapi bagi siapa saja yang jadi calon dalam pilkada. Keadilan harus ditegakkan bagi siapa pun," tutur Yusril.

Menurut Yusril, para pelapor dalam kasus ini harus terus mengawasi jalannya proses penyidikan nanti.

Apabila ada pelapor yang merasa penyidikan berjalan lambat, maka mereka bisa meminta laporan penanganan kasus kepada Bareskrim Polri.

Adapun jika nanti penyidik memutuskan mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3) karena bukti tidak mencukupi, maka pelapor berhak mengajukan gugatan praperadilan terhadap keputusan tersebut.

"Saya percaya bahwa hukum itu adalah mekanisme untuk menyelesaikan masalah secara adil dan bermartabat. Tentu sepanjang semua pihak menjunjung tinggi proses penegakan hukum yang adil dan beradab, bukan adu kekuatan untuk merekayasa atau memaksakan kehendak," ujar Yusril.

Bareskrim Polri menetapkan Ahok menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri, Selasa (15/11/2016).(Andri Donnal Putera).(*)

---------------------

Ikuti Berita Terkini Bogor !

Like Fanpage: TRIBUNnewsBogor.com

Follow Twitter: @TRIBUNnewsBogor

Instagram: @tribunbogor

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved