Breaking News:

Wiranto : Negara Hukum dan Praktik Demokrasi Harus Seimbang

apabila demokrasinya terlalu kuat, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul aksi-aksi anarkis.

Penulis: Mohamad Afkar Sarvika | Editor: Yudhi Maulana Aditama
TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
Menko Polhukam, Wiranto 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Mohamad Afkar Sarvika

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, SUKARAJA -Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto hadir dalam kegiatan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2016, Rabu (23/11/2016) di Hotel Novotel, Bogor.

Dalam raker tersebut, dirinya hanya menyampaikan secara konseptual terkait bagaimana posisi hukum di Indonesia sebagai negera demokrasi.

"Intinya saya hanya menyampaikan bahwa negara hukum dan praktik demokrasi harus seimbang," ujar Wiranto kepada TribunnewsBogor.com usai memberikan materi pada Raker Kejaksaan RI 2016.

Lebih lanjut Wiranto mengatakan, apabila demokrasinya terlalu kuat, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul aksi-aksi anarkis.

"Kebebasan itu tidak ada batasnya, kalau kebebasan tidak bisa mengikuti rambu-rambu hukum maka akan anarkis juga, tapi kalau hukum kuat akan tidak bagus juga, akan menjadi otoriter dan akan berujung dengan anarkis juga, jadi kita tadi melakukan penyesuaian," paparnya.

Kendati demikian, Wiranto meminta kepada Kejaksaan agar terus menjadi aparat penegak hukum yang dapat mengisi ruang-ruang hukum dengan cara yang elegan dan bermartabat.

"Kejaksaan yang merupakan aparatur penegak hukum diharapkan selalu dapat mengisi ruang-ruang hukum yang ada sekarang ini, tentunya dengan cara elegan, bermartabat, dan dapat dipercaya masyarakat," tandasnya.

Ikuti Berita Terkini Bogor !

Like Fanpage: TRIBUNnewsBogor.com

Follow Twitter: @TRIBUNnewsBogor

Instagram: @tribunbogor

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved