Pilkada 2018 Kota Bogor

KPUD Kota Bogor Mewanti-wanti Partai Pengusung Tidak Jalin Koalisi Dadakan

Strategi pengumpulan kursi ini diharapkan bisa dilakukan sejak jauh hari sebelum Pilkada berlangsung.

KPUD Kota Bogor Mewanti-wanti Partai Pengusung Tidak Jalin Koalisi Dadakan
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Divisi Teknis KPU Kota Bogor Samsudin 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TIMUR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor sudah mewanti-wanti kepada partai pengusung bakal calon Wali Kota Bogor, untuk tidak lakukan koalisi dadakan.

Aturan yang mewajibkan bakal calon Wali Kota Bogor pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 memiliki minimal sembilan kursi, membuat partai pengusung mesti menjalin koalisi.

Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Samsudin menerangkan, aturan ini berdasarkan pengalaman pada pemilihan sebelumnya.

Dimana pada pemilu sebelumnya partai dengan suara tertinggi hanya memiliki delapan suara.

"Pilkada 2018 mau tidak mau partai harus melakukan koalisi, entah itu dengan satu partai atau lebih," katanya.

Strategi pengumpulan kursi ini diharapkan bisa dilakukan sejak jauh hari sebelum Pilkada berlangsung.

Hal tersebut dilakukan demi menghindari kesalahan atau telat administratif yang bakal berimbas pada bakal calon yang diusung.

"Partai jangan berkoalisi jangan dadaka, satu hari menjelang pendaftaran baru koalisi, karena kan masa pendaftaran calon 2018 nanti cuma tiga hari," ujarnya.

Selain itu Samsudin juga mengatakan bahwa bakal calon yang diusung mesti melalui rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Sekarang calon yang maju tidak lagi diusung dari DPC, harus melalui DPP partai yang bersangkutan," terangnya.

Sampai dengan saat ini KPUD kota Bogor sendiri sedang mematangkan persiapan dalam melangsungkan Pilkada 2018 nanti.

Dalam waktu dekat, KPUD kota Bogor akan mensosialisasikan berbagai aturan mengenai Pilkada Wali Kota Bogor 2018.

"Kami tahu pimpinan partai itu sibuk jadi biar tidak kesalahan dalam mekanisme pencalonan makannya kita sosialisasikan lebih awal," tutupnya.

-------------------

Ikuti Berita Terkini Bogor !

Like Fanpage: TRIBUNnewsBogor.com

Follow Twitter: @TRIBUNnewsBogor

Instagram: @tribunbogor

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved