Breaking News:

Anggota Dewan Ini Ungkap 'Aktivitas' Malam di Rindu Alam Puncak, Ini yang Terjadi Di Sana

Terlebih, sambung Wawan, kawasan restoran rindu alam akan berbeda fungsi jika hari sudah mulai gelap.

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Restoran Rindu Alam di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor tidak lama lagi tinggal kenangan. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Damanhuri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Rencana pembongkaran restoran Rindu Alam yang berada di kawasan Puncak disambut baik Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi.

Menurut Wawan, langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah cukup baik dengan tidak memperpanjang izin restorang yang terletak di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor itu.

"Sudah tepat langkah yang dimabil Pemprov untuk tidak memperpanjang izinnya dan saya sangat setuju," ujarnya saat ditemui TribunnewsBogor.com, Senin (6/11/2016).

Menurutnya, restoran Rindu Alam tidak memberikan contoh yang baik dengan melanggar garis sepadan jalan hingga berani mendirikan sejumlah bangunan yang berada disampingnya.

Terlebih, sambung Wawan, kawasan restoran rindu alam akan berbeda fungsi jika hari sudah mulai gelap.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi (TribunnewsBogor.com/Damanhuri)

Menurutnya, lokasi tersebut malah menjadi tempat maksiat para pengunjung yang datang saat malam hari.

"Selain menjadi simpul kemacetan, kalau malam hari itu disekitar rindu alam fungsinya menjadi berbeda," cetus Politisi Partai Golkar Kabupaten Bogor tersebut.

Sementara itu, Pengelola Restoran Rindu Alam, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih lahannya.

Pasalnya, menurut Cucu Jenderal Ibrahim Adjie yang menjabat sebagai Staf Pimpinan Rindu Alam, Adam Adji kontrak sewa lahan Restoran Rindu Alam baru berakhir pada tahun 2020 mendatang.

Namun entah kenapa, lanjut Adam, tiba-tiba Pemprov meminta pengambil alihan lahan tersebut dilakukan akhir November 2017 ini.

"Memang sampai 2020, jadi pada zaman PU, sebelum peralihan ke Provinsi, kami dapat perpanjangan dari PU itu sampai tahun 2020," ujar Adam ketika TribunnewsBogor temui di Restoran Rindu Alam, Sabtu (4/11/2017).

Tak terima dengan langkah tersebut, menurut Adam, pihaknya telah melakukan mediasi dengan Pemprov Jabar sekitar satu bulan silam.

Tapi sayang, Adam mengatakan dari mediasi tak ditemukan jalan keluar.

"Karena mediasi kemaren tidak ada hasilnya, jadi kami masuk ke persidangan, sekarang masih proses, sidang pertama itu minggu kemaren dan sekarang sudah mau ke sidang kedua," katanya.

Penulis: Damanhuri
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved