Breaking News:

Segini Kisaran Kenaikan UMK Kota Bogor Yang Diusulkan Disnakertrans

Jumlah kenaikan UMK tersebut berdasarkan acuan pada besaran inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

TribunnewsBogor.com/Damanhuri
Demo buruh di kantor Bupati Bogor, Kamis (2/11/2017) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor mengajukan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor sebesar 8,71 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Samson Purba mengatakan kenaikan UMK itu berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha, perguruan tinggi dan pemerintah Kota Bogor pada beberapa waktu lalu.

Samson menjelaskan pihaknya juga sudah mengajukan usulan kenaikan UMK tersebut kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

“ Mengenai kenaikan UMK itu kita sudah rapatkan dan sudah disepakati di tahun 2018 UMK naik 8,71 persen, Kita juga sudah layangkan surat Jawa Barat,” katanya kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (15/11/2017) saat ditemui di Kantor Disnakersostrans Jalan Semeru.

Jumlah kenaikan UMK tersebut berdasarkan acuan pada besaran inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jika nominal rupiah besaran kenaikannyan itu Rp 143 ribu, nantinta keputusan tersebut akan keluar pada 21 November dari provinsi Jawa Barat," katanya.

“Soal kenaikan UMK yang diberlakukan tahun 2018 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, tentang Pengupahan yang menyebutkan kenaikan harus disinkronisasikan dengan angka pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, nantinya jika keputusannya sudah keluar surat edarannya akan diberikan pada 1 Januari kepada perusahaan,"katanya.

Samson menambahkan bahwa pihak perusahaan harus mengikuti aturan tersebut jika jumlah UMK tersebut sudah ditetapkan.

Namun jika ada perusahaan yang belum sanggup atau mampu pihak perusahaan bisa membuat surat penangguhan.

"Ini harus diikuti seluruh perusahaan, tapi jika nantinya ada perusahaan yang belum mampu bisa mengajukan penangguhan ke piham Disnakertrans provinsi,"ucapnya.

Namun jika ada perusahaan yang membandel dan tidak mengikuti aturan padahal mampu maka akan ada sanksi untuk perusahaan tersebut.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved