Rencana Pemotongan 2,5 Persen Gaji PNS Untuk Zakat Tuai Pro-Kontra

"Dengan syarat, pemerintah harus jelaskan uang itu akan dikemanakan?" tuturnya.

Rencana Pemotongan 2,5 Persen Gaji PNS Untuk Zakat Tuai Pro-Kontra
TribunnewsBogor.com/Damanhuri
Sejumlah PNS di ambil sumpahnya di Kabupaten Bogor. (ilustrasi) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Rencana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5 persen mash pro-kontra. 

Dilansir dari Wartakota.com, Kebijakan Kementerian Agama terkait pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5 persen untuk zakat, dinilai tidak tepat sasaran. 

Ketua Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano mengatakan, kebijakan tersebut lebih cocok dibebankan ke pengusaha berpenghasilah tinggi.

"Saran saya, daripada potong 2,5 persen uang zakat dari PNS yang gaji terbatas, sebaiknya dari pengusaha yang penghasilan tingi. Saya sebagai pengusaha, siap dipotong 2,5 persen oleh pemerintah," ungkap Sam saat dikonfirmasi, Kamis (8/2/2018).

Meski demikian, Sam tidak ingin memberikan penghasilannya sebanyak 2,5 persen secara cuma-cuma. Diperlukan transparansi oleh pemerintah agar aliran danannya tak diselewengkan.

"Dengan syarat, pemerintah harus jelaskan uang itu akan dikemanakan?" tuturnya.

Hal itu dirasa perlu lantaran ia mengkhawatirkan uang hasil potongan tersebut justru jadi lahan korupsi baru bagi oknum yang tidak bertanggungjawab. 

"Apakah uang penghasilan zakat dari PNS dengan total Rp 15 Triliun akan jadi uang curian? Jangan nantinya dicuri seperti kasus Honggo Wendarto yang kabur ke negara lain dan belum tertangkap. Tersangka korupsi yang mencuri uang negara terbesar di Indonesia, hingga 15 kali lebih besar dari kasus e-KTP," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, zakat yang ditunaikan oleh umat Islam bisa menjadi pengurang bagi penghasilan kotor dan bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Ketentuan ini sebetulnya sudah tercantum di dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 22 tersebut menyebutkan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikurangkan dari PKP. Kemudian, pasal berikutnya melansir bahwa bukti setoran zakat bisa digunakan untuk pengurangan PKP. 

(Warta Kota/Rangga Baskoro)

Editor: Damanhuri
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved