Demo BBM, Mahasiswa Pakai Topeng Presiden Jokowi dan JK Kemudian Berlutut Dijalan
Sejumlah anggota kepolisian tampak terlihat mngawal aksi demo para mahasiswa tersebut.
Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Damanhuri
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIAWI -- Sejumlah mahasiswa dari Universitas Djuanda (Unida) Bogor lakukan unjuk rasa di Jalan raya tepatnya di Simpang Tugu Macan, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, Senin (26/2/2018).
Aksi yang demo yang digelar diperbatasan antara Kota dan Kabupaten Bogor itupun mempertontonkan pertunjukan drama yang diperankan oleh para mahasiswa.
Pantauan TribunnewsBogor.com, di puncak aksinya para mahasiswa tersebut melakukan aksi bakar spanduk yang mereka bawa tepat di tengah jalan.
Sejumlah anggota kepolisian tampak terlihat mengawal untuk mengamankan aksi demo para mahasiswa tersebut.
Mereka juga kemudian menunjukan adegan drama dua orang mahasiswa yang memakai topeng bergambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Kedua mahasiswa yang memakai topeng wajah bergambar orang nomor satu di Indonesia itu kemudian menginjak mahasiswa lain yang berbaring di jalan dengan simbol sebagai 'rakyat.'
Tidak hanya itu, adegan tersebut dilanjutkan dengan aksi berlututnya kedua orang yang menyimbolkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ini kepada orang yang disimbolkan sebagai rakyat itu.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Mahasiswa Unida, Sandi Maftuh Firdaus, mengatakan bahwa pihaknya menuntut pemerintah mengembalikan ketersediaan BBM bersubdsidi di SPBU seluruh Indonesia.
"Kami menolak keras kebijakan Jokowi - JK yang telah menaikan harga BBM, pemerintah harus menurunkan kembali harga BBM untuk menunjukan keberpihakannya kepada rakyat pekerja," ujarnya, Senin (26/2/2018).
Ia juga mengatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai ketergantungan terhadap BBM sehingga kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya.
"Bagi kami hal ini sangat bertentangan dengan NAWACITA Jokowi-JK, bukan lagi membangun ekonomi kerakyatan, tetapi justru mematikan ekonomi kerakyatan," ujarnya.
