Breaking News:

Minta KPK Tunda Penyelidikan Calon Kepala Daerah, Wiranto Disindir Tak Bisa Menempatkan Diri

eksekutif tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Editor: Soewidia Henaldi
Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan dan penyidikan seorang calon kepala daerah berstatus tersangka.

"Ya itu namanya pejabat yang tidak bisa menempatkan dirinya," ujar Abdul melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (13/3/2018).

Setinggi apapun jabatannya, lanjut Abdul, eksekutif tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum yang independen dan bukan bagian dari eksekutif.

Baca: Curhat Haru Ayah Marion Jola Saat Putrinya Enggan Pulang, Karantina Membuat Dia Tahu Jalannya

"Sepanjang ada bukti cukup, KPK dapat menetapkan siapa saja, termasuk seorang calon kepala daerah, sebagai tersangka. Tak ada kekuasaan apapun yang dapat merubah aturan itu, kecuali upaya hukum lainnya, praperadilan atau merubah norma melalaui judicial review di MK," ujar Abdul.

Abdul melihat pernyataan Wiranto itu seolah-olah bermaksud baik, yakni ingin menjaga stabilitas demokrasi.

Namun, pernyataan itu lebih memberikan dampak negatif terhadap prinsip keadilan di Indonesia.

"Sesungguhnya, itu dapat diartikan juga sebagai sikap permisif terhadap tindakan koruptif dalam demokrasi," ujar Abdul.

Baca: Sosialita Anak Konglomerat Turki Tewas Di Pesawat Pribadi Saat Rayakan Pesta Lajang, Ini 7 Faktanya

Abdul meminta Wiranto membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan seluruh proses hukum calon kepala daerah ke aparat penegak hukum masing-masing.

Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018 kemarin, Senin (12/3/2018).

Baca: Disebut Terlalu Dominan dalam Debat Pilkada Jabar, Begini Kata Ridwan Kamil

Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.(Fabian Januarius Kuwodo)

Sumber berita Kompas.com dengan judul : 'Minta Tunda Proses Hukum Kepala Daerah, Wiranto Dinilai Tak Bisa Menempatkan Diri"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved