Dirut PD Dharma Jaya Berjuang Demi Pangan Murah Hingga Undur Diri, 'Beda Seperti Gubernur Yang Lama'

Namun atas arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Dharma Jaya dan beberapa BUMD lainnya tidak diberikan PMD.

Alasannya, supaya BUMD ini bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Jika untuk alasan kemandirian, Marina mengaku siap berkembang tanpa PMD, tetapi dalam konteks bisnis.

Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Namun pada rapat banggar di Komisi C, Selasa (21/11/2017), Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Ia pun memilih mundur, karena tak sanggup jika harus berjuang sendiri memikirkan cara menyediakan ayam murah bagi warga Jakarta.

PSO Tak Kunjung Cair

Untuk mensiasati agar subsidi ayam dan daging ini tetap terlaksana, Sia meminta pencairan PSO bisa dipercepat.

Marina mengajukan proposal untuk pencairan PSO.

Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandi tak juga turun.

Akibatnya, Marina harus memutar otak agar tetap bisa menyediakan daging. Padahal, permintaan ayam di awal 2018 ini melonjak dari tahun sebelumnya, mencapai 225 ton per bulan.

Ayam-ayam ini dijual sebulan sekali seharga Rp 8.000 per ekor ke pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), pekerja harian lepas (PHL), penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), penghuni rumah susun, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP.

Baca: Tak Hanya Rela Berbagi Suami, Istri Pertama Kiwil Juga Ternyata Rela Berbagi Anak Kandungnya Sendiri

Berbagai cara ia lakukan mulai dari menguras kas PD Dharma Jaya di bank hingga habis, hingga meminta tolong Bank DKI agar meminjamkan modal ke supplier Dharma Jaya yang UMKM.