Dirut PD Dharma Jaya Berjuang Demi Pangan Murah Hingga Undur Diri, 'Beda Seperti Gubernur Yang Lama'
Ia pun memilih mundur, karena tak sanggup jika harus berjuang sendiri memikirkan cara menyediakan ayam murah bagi warga Jakarta.
Penulis: Yudhi Maulana Aditama | Editor: Yudhi Maulana Aditama
lihat foto
Namun PSO maupun reimburse sejak bulan Desember tak juga cair.
"Pertanyaan saya ini masuk akal nggak begini (pencairan dana PSO dan reimburse tertunda sejak November)? Saya kalau mau dijatuhkan bukan dengan cara begini. Ini kan pasar terus-terusan minta ayam!" kata Marina.
Marina tak mengerti mengapa Pemprov DKI di bawah Anies-Sandi tak bisa bekerja cepat dan berkoordinasi baik.
"Beda seprti Gubernur yang Lama"
Marina mengeluhkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang lamban mencairkan dana pembelian ayam untuk program subsidi pangan.
"Kerja sama dengan SKPD, tuh, beda seperti (kinerja SKPD saat pemerintahan) gubernur yang lama," kata Marina ketika dihubungi, Kamis (15/3/2018).
Masalah Dharma Jaya bermula November 2017.
Saat itu, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) ke Dharma Jaya.
Sandiaga saat itu berjanji akan memberikan public service obligation (PSO) Rp 41 miliar agar Dharma Jaya bisa tetap membeli daging dan ayam.
Baca: Dampak Ganjil Genap di Pintu Tol Bekasi, Penumpang Commuter Line Membludak
Menurut Marina, dua pekan sejak rapat itu, pihaknya sudah menyerahkan proposal ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Namun, dana yang dijanjikan tidak juga cair.
Begitu pula dengan reimburse pembelian daging sejak Desember.
Tagihan reimburse ini, kata Marina, masih tertahan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) yang bertugas memverifikasi.
"Dinas KPKP administrasinya lama kemudian, kan, alasannya verifikasi," ujarnya.
