Pro-Kontra KPK Umumkan Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, Ini Kata JK Hingga DPR Sebut KPK Rempong

Agus Rahardjo sebelumnya menyatakan bahwa KPK akan mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang akan segera ditetapkan menjadi tersangka.

Kompas.com
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).(abba gabrillin) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengumumkan sejumlah nama yang segera menyandang status tersangka kasus korupsi sebelum Pilkada 2018 secara serentak digelar.

Namun, hal tersebut menimbulkan polemik terlebih menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung disejumlah daerah.

Banyak yang pro dengan langkah yang bakal diambil lembaga antirasuah itu.

Namun, ada juga yang kontra tetang rencana tersebut.

Nama-nama yang bakal disebutkan oleh lembaga ati rasuah ini dikabrakan merupakan sosok calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada ditahun ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menyatakan bahwa KPK akan mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang akan segera ditetapkan menjadi tersangka.

Namun, Menkopolhukam Wiranto mengimbau agar KPK menunda pengumunan tersangka kasus korupsi oleh calon kepala daerah hingga Pilkada selesai saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018) lalu seperti dilansir Tribunnews.com.

Meski demikian, KPK tetap melakukan pengusutan korupsi calon kepala daerah.

Jumat (16/3/2018) kemarin, KPK mengumumkan calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009

Disisi lain, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyayangkan jika hal itu dibiarkan.

Halaman
1234
Penulis: Damanhuri
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved