Breaking News:

Puan dan Pramono Disebut Terima Dana E KTP, Kata Jokowi : Kalau Ada Bukti, Diproses Saja !

Jika memang kedua menterinya terlibat dalam pusaran korupsi itu, Jokowi meminta mereka ikut bertanggung jawab.

ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader PDI-P Puan Maharani (kiri) seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.(ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai dua orang menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, disebut-sebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Jika memang ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke proses hukum.

"Negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, fakta-fakta hukum, ya diproses saja," ujar Jokowi di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Jika memang kedua menterinya terlibat dalam pusaran korupsi itu, Jokowi meminta mereka ikut bertanggung jawab.

Baca: Sebelumnya Ingatkan Amien Rais, Kini SBY Juga Soroti Jokowi Soal Transparansi Utang Negara

"Semua memang harus berani bertanggung jawab," lanjut dia.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan kembali bahwa proses hukum atas dua menterinya itu jika memang penegak hukum menemukan fakta dan bukti yang kuat terkait praktik korupsi tersebut.

"Dengan catatan ya tadi, ada fakta-fakta, bukti-bukti hukum yang kuat," ujar Jokowi.

Diberitakan, tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto menyebut, ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

Halaman
123
Editor: Soewidia Henaldi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved