Rencana Penutupan 4Play Alexis Jadi Kemelut, Surat Berkop Satpol PP Tersebar, Salah Siapa ?
Menurutnya penutupan 4play Alexis batal disebut karena Pemprv DKI Jakarta belum berkoordinasi dengan kepolisian.
Penulis: Ardhi Sanjaya | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
"Kalau surat itu beredar tidak ada masalah karena tidak ada rahasia di situ, tetapi yang jadi masalah adalah kedisiplinan," ujarnya.
Dengan bocornya surat tersebut, Anies berencana mendisiplinkan pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang tidak mematuhi instruksi gubernur.
"Mereka yang tidak disiplin akan saya disiplinkan, termasuk siapa pun yang tidak mengikuti instruksi gubernur," ucapnya.
2. Pengakuan Wakasatpol PP DKI Jakarta
Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta Hidayatullah membantah telah menyebarkan surat edaran tentang penutupan 4Play Alexis.
Dia mengaku tidak mengetahui proses tersebarnya surat itu.
"Demi Allah, saya tidak membocorkan surat edaran tersebut. Saya sendiri tidak tahu menahu mengenai proses (penyebaran) surat tersebut," ujar Hidayatullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).
3. Anggota TGUPP Cari Tahu Penyebar Surat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bocornya surat perintah penutupan kegiatan usaha Hotel Alexis di Jakarta Utara merupakan bukti ketidakdisiplinan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun Kompas.com dan para awak media lain yang meliput di Balai Kota tidak mendapat surat tersebut dari pejabat DKI.
Seorang wartawan media nasional yang tak ingin namanya disebutkan mengaku telah ditanya anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Naufal Firman Yusrak soal asal-usul surat tersebut.
"Ditelepon tadi, saya katakan saya dan teman-teman tidak mendapat surat edaran tersebut dari Wakasatpol PP Hidayatullah atau Kepala Bidang Pariwisata Disparbud Toni Bako. Surat itu tersebar dan kami cuma mencoba mengonfirmasi ke kedua pejabat itu," kata wartawan itu di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Menurut wartawan itu, Naufal meminta untuk menyerahkan rekaman telepon dengan Hidayatullah dan Toni Bako.
Namun wartawan itu menolak permintaan juru bicara Anies-Sandi saat Pilkada 2017 itu demi melindungi narasumber.
"Saya bilang saya tidak mau diintimidasi, karena kalau saya memberikan rekaman telepon ke dia (Naufal) itu menyalahi aturan jurnalistik," kata wartawan itu.
