Petisi Penolakan Pembangunan Resort Talaga Warna Puncak Hampir Mencapai 10 Ribu Orang

Dimana dalam situs itu juga dilkampirkan foto bukti bahwa di kawasan Wisata Talaga Warna tersebut telah berdiri sejumlah bangunan.

Petisi Penolakan Pembangunan Resort Talaga Warna Puncak Hampir Mencapai 10 Ribu Orang
Istimewa
Keberadaan cottage di Telaga Warna 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Petisi penolakan pembangunan di Wisata Telaga Warna di kawasan Puncak Bogor sampai hari ini, Rabu (4/4/2018) sudah hampir menembus angka 10 ribu orang dukungan.

Petisi tersebut dilakukan di sebuah situs khusus petisi yang cukup populer yakni Change.org.

Di sana tertulis bahwa petisi tersebut dibuat oleh Pak Entis (nama akun, Sutisna Rey) yang mengeluhkan hutan di kawasan Hulu Sungai Ciliwung yang kian menipis.

Petisi tersebut tampak ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan fokus pada penolakan Pembangunan Resort di Telaga Warna Puncak Bogor, tepatnya di kawasan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Dimana dalam situs itu juga dilkampirkan foto bukti bahwa di kawasan Wisata Telaga Warna tersebut telah berdiri sejumlah bangunan.

Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, mengatakan bahwa Telaga Warna termasuk kawasan konservasi hutan lindung namun ada klaim bahwa pemerintah boleh membangun di kawasan konservasi.

Lanjut dia, pihaknya menyayangkan bahwa pembangunan tersebut dilakukan tanpa melihat dulu fungsi dari suatu kawasan tersebut.

"Kita melihatnya walau pun ada klaim dari pemerintah sendiri bahwa boleh membangun di kawasan konservasi tapi sayangnya tidak melihat fungsi dari sebuah kawasan bahwa presiden menetapkab kawasan itu kawasan fungsi lindung," ujar Anggi kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (3/4/2018).

Ia menjelaskan bahwa seharusnya izin pembangunan tersebut ditinjau kembali karena menurutnya ada Perpres yang menetapkan itu sebagai kawasan lindung.

Lanjut dia, pemerintah dalam hal ini mengambil langkah kurang tepat karena dalam pembangunan berpacu pada satu kebijakan sementara ada kebijakan lain yang mengatur.

"Sangat disayangkan lah, yang kita perjuangkan kan lahan hutan yang tersisa, jadi bagaimana hutan ini kita lindungi bersama, kita jaga bersama, sayangnya walau pun itu ada isinya itu legal, tapi itu legal deforestasi, pengrusakan hutan yang legal karena ada izinnya tapi dia tidak melihat izin lain yang mengatur juga kawasan Puncak yaitu Perpres," jelas Anggi.

Untuk melihat jumlah petisi klik disini

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved